HarianBernas.com – Dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 4 (1) disebutkan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, kultural, dan kemajemukan bangsa. Dari definisi UU di atas bisa diamati di masyarakat masih terdapat kontradiksi antara demokrasi dengan beberapa kultur yang mengakar, yaitu pada:
- Mental Feodalisme
Mental ini dapat memperlemah budaya demokrasi. Dalam masyarakat feodal atau dalam proses transisi sering menganggap dirinya mempunyai kedudukan atau sebagai pelopor proses transisi.
Mereka selalu mengidentifikasikan diri dengan usaha dan jasa-jasanya.
Mereka relatif sulit melepaskan kedudukan sosial dalam masyarakatnya, akibatnya tidak terjadi persamaan kesempatan pengembangan potensi, yang merupakan prinsip demokrasi
- Rendahnya Tingkat dan Mutu Pendidikan
Pendidikan memberikan nilai tambah dalam membuka pikiran untuk menerima hal baru dan proses berpikir rasional. Masih rendahnya tingkat dan mutu pendidikan dapat berakibat pada lemahnya daya nalar dan penerimaan perubahan, serta mudah diprovokasi dengan alasan yang mengatasnamakan demokrasi.
- Masyarakat Hidup di Pedalaman (Terisolir)
Kehidupan masyarakat yang terisolir menyebabkan tidak dapat mengikuti perkembangan di luar lingkungannya, dan tetap terikat pada pola-pola pemikiran yang sangat tradisional.
Dampaknya terjadi kesenjangan perkembangan tatanan kehidupan dalam masyarakat Indonesia.
- Kendala Perubahan
Setiap perubahan yang berkaitan dengan kebudayaan dan spiritual (ideologi), biasanya dianggap berlawanan dengan ideologi awal yang diyakini kebenarannya, sehingga pada akhirnya masyarakat cenderung menolak. Contoh, munculnya liberalisme dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi pancasila. Ketakutan akan hal tersebut membuat demokrasi cenderung dijalankan defensif, serta menginisiasi penyelamatan demokrasi dengan cara tidak demokratis.
Seperti, pemerintah cenderung mendominasi pengambilan keputusan dan memperketat keamanan dengan alasan untuk menjaga demokrasi.
Pendidikan sebagai proses pembentukan manusia paripurna (masyarakat madani), merupakan sarana bagi tumbuh dan berkembangnya sikap demokrasi. Oleh karena itu program pendidikan wajib belajar 9 tahun perlu dituntaskan, mutu pendidikan perlu ditingkatkan, serta pemerataan akses pendidikan dengan penyebaran guru ke daerah 3T (terluar, tertinggal, terpencil) perlu kontinu dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan masyarakat madani, yang jauh dari nilai-nilai berikut:
- Konsumerisme
Sifat ini mengakibatkan ketergantungan pada konsumsi dan produk asing, sehingga bertentangan dengan prinsip masyarakat madani yang bersifat produktif dan mandiri.
- Materialisme
Prof Ng Aik Kwang menyatakan pandangan bangsa Asia tentang sukses adalah banyaknya materi/harta yang dimiliki sehingga passion kurang dihargai.
Sifat ini membentuk mental serakah, sewenang-wenang terhadap sesama dan lingkungan alam. Sudah mulai tampak saat ini, yaitu: sulitnya pemberantasan korupsi, perusakan hutan dan lingkungan alam di sekitar kita.
- Elitisme & Ekslusifisme
Sejak dijajah, bangsa kita dididik dengan perbedaan kelas atau golongan. Ini mengakibatkan seseorang yang merasa dirinya bagian dari orang terpandang, memiliki derajat yang lebih tinggi, sehingga orang lain dianggap lebih rendah.
- Egoisme
Sifat ini sangat tidak cocok untuk membangun demokrasi yang bercirikan: kerja sama, saling menghargai, toleransi, pluralisme, serta musyawarah.
- Sekulerisme dalam beragama
Paham ini memisahkan urusan dunia (negara) dan akhirat (agama), di mana yang diagungkan hanya kebendaan/keduniawian saja, sementara urusan spritual dipandang bersifat pribadi yang tidak perlu diurus bersama.
#Salam Sukses Bahagia