JAKARTA, HarianBernas.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, pedangdut Saipul Jamil turut serta memberikan uang suap sebesar Rp 250 juta dari “comitment fee” sebesar Rp 500 juta, dalam rangka meringankan putusan sidang kasus pencabulannya.
Atas perannya turut serta menyuap Panitera PN. Jakarta Utara, KPK pun akan menetapkan Saipul Jamil sebagai tersangka, jika mantan suami Dewi Persik tersebut terbukti menjadi inisiator penyuapan.
“Nanti penetapan tersangkanya (Saipu Jamil), nanti penyidik akan melakukan pemerisaksaan dulu kepada yang bersangkutan, akan koordinasi untuk menghadirkan yang bersangkutan,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, saat menggelar jumpa pers, di kantor KPK Jakarta, Kamis (16/6/16).
Selain Saipul Jamil, KPK pun tidak menutup kemungkinan bisa menjadikan para hakim dan jaksa yang disinyalir berkongsi meringankan putusan Saipul Jamil dalam kasus pencabulannya, sebagai tersangka. Namun, sebelum menetapkan tersangka, KPK akan mendalami dulu sejauh mana keterlibatan majelis hakim dan tim jaksa yang menuntut Saipul Jamil dalam kasus yang melilitnya.
“Pengembangan penyidikan masih sangat mungkin.
Saat ini penyidik kami juga melakukan pemeriksaan negosiasi jaksa dan hakim masih mengembangan, tapi dalam prediksi penyidik, apakah berhenti sampai panitera dan ada terusan ke atas sampai saat ini belum bisa membuktikan itu,” katanya.
Sebelumnya, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu (16/6/16), KPK menangkap 7 orang pihak, dimana satu diantaranya kakak kandung pedangdut Saipul Jamil. Atas perbuatnya, KPK menetapkan 4 dari 7 orang yang ditangkap sebagai tersangka.
“Setelah pemeriksaan 1×24 jam pasca penangkapan, KPK melakukan gelar perkara dan baru saja selesai, dan memutuskan untuk tingkatkan status dari 7 orang, ditetapkan 4 orang sebagai tersangka, dan dinaikan (status hukumnya) ke tingkat penyidikan, yaitu R (Rohadi) seorang panitera, BN (Bertha Natalia) seorang pengacara, Samsul Hidayatullah (kaka Saipul Jamil), dan Kasman Sangaji (Ketua PH Saipul Jamil),” terang Wakil Ketua KPK Basari Pandjaitan.
Sebagai pihak penerima suap, Rohadi dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b UU No.31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1, atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP.
Sementara sebagai pihak pemberi suap, Bertha, Samsul, maupun Kasman, dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b UU No.31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.