BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

DAERAH

Gunung Kidul Tak Cabut Perda Miras

Anggota DPRD Gunung Kidul DIY tak akan mencabut Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol....

Rabu, 25 Mei 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Anggota DPRD Gunung Kidul DIY tak akan mencabut Peraturan Daerah No."

🗓️ Dipublikasikan pada 24 Mei 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita daerah terbaru →

GUNUNG KIDUL, HarianBernas.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tak akan mencabut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, Selasa (24/5).

“Kami tidak akan mencabut perda tersebut karena untuk melindungi generasi muda dari pengaruh miras yang bisa menjadi pintu masuk narkoba,” tegas Ketua DPRD Gunung Kidul, Suharno di Gunung Kidul, Selasa (24/5/16).

Suharno mengatakan perda ini telah sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang memerangi narkoba dan minuman keras di Indonesia. Efek narkoba dan minuman keras yang ditimbulkan cukup parah untuk generasi muda.

“Narkoba dan minuman keras itu merusak mental generasi muda,” imbuhnya.

Dengan adanya perda tersebut, Suharno yakin tidak akan merusak iklim investasi di Gunung Kidul karena PAD di sini bersumber dari pariwisata.

Sementara itu, Heri Sukaswadi, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Gunung Kidul menuturkan selama tidak ada peraturan baru tentang pengendalian dan pengawasan minuman keras, Pemda Gunung Kidul tak akan mencabut Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol.

Pencabutan perda ialah untuk perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya. Namun, pihaknya dengan DPRD akan mengkaji lebih lanjut mengenai Perda Nomor 4 Tahun 2010 tersebut.

Perda akan direvisi asal tidak bertentangan dengan aturan baru,imbuh Heri Sukaswadi.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo klarifikasi rencana pencabutan peraturan daerah tentang minuman keras, Senin (23/5).

Di satu sisi pemerintah menyatakan tidak melegalkan miras, tapi Mendagri mengambil kebijakan mencabut perda miras di daerah-daerah dengan alasan menghambat investasi. Mana yang benar? kata Hidayat Nur Wahid dalam rilis di Jakarta.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkapkan Mendagri pernah memberikan dukungan terhadap perda miras di Papua.Banyak kasus kekerasan terhadap anak, perkosaan, pembunuhan, dan kejahatan lainnya dikarenakan pelakunya dalam pengaruh miras, misalnya Kasus Yy di Bengkulu,diketahui setelah pesta miras, para pelaku melakukan kejahatan itu.

Untuk itu, Hidayat berharap Mendagri memikirkan ulang soal rencana pencabutan perda miras.

Tag:#daerah#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita DaerahPilar Daerah

    Gunung Kidul Tak Cabut Perda Miras | BERNAS