JAKARTA, HarianBernas.com – Hendardi, Ketua Setara Institute, meminta kepada pemerintah agar cepat bersikap terkait beredarnya berkas “Panama Papers” yang mencatat beberapa nama pejabat Indonesia, Jakarta, Senin (25/4/16).
“Sikap jelas pemerintah dalam kasus Panama Papers adalah sebuah keharusan, agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan dan menimbulkan ketidakpercayaan pada pemerintah,” tegas Hendardi.
Lanjut Hendardi, setelah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis, kemarin kita dikejutkan dengan munculnya nama Menko Polhukam Luhut B Panjaitan dalam Dokumen Panama.
Meskipun, kedua pejabat publik tersebut membantah dan sudah menyampaikan penjelasan kepada Presiden Jokowi. Namun, dugaan adanya pengemplangan pajak akan mengganggu kepercayaan pemerintahan Jokowi-JK.
“Apalagi Luhut merupakan pejabat strategis dalam kabinet Pemerintahan Jokowi,” tambah Hendardi.
Ia berpesan, sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Presiden Jokowi yang sudah memvalidasi data bocoran itu, semestinya segera mengambil tindakan.
Menurut Hendardi, pengunduran diri dari Ketua BPK, Harry Azhar Azis merupakan pilihan terbaik untuk menyelamatkan lembaga pemeriksa keuangan tersebut.
Sementara untuk Luhut, Jokowi harus memastikan kebenaran dengan benar dugaan keterlibatan itu dan dampak politik yang akibatkannya. Standar bersih hukum dan integritas tinggi harus dijadikan pedoman Jokowi dalam “perombakan kursi menteri kedua”, seperti saat KPK dimintai pendapatnya oleh Jokowi ketika penyusunan kabinet.
Sebelumnya, Menteri Luhut telah membantah terlibat dan turut serta aktif dalam salah satu perusahaan, yaitu Mayfair Internasional Ltd, bahkan dirinya tidak pernah terlibat dan tidak mengenal Mayfair Internasional.
Menurut Menteri Luhut, Mayfair Internasional didirikan tanpa sepengetahuannya.
Ia tak pernah menandatangani satu berkas pun dari perusahaan cangkang itu.
“Setelah dilakukan penyelidikan, ada dugaan bahwa bisa saja perusahaan itu dibuat tanpa sepengetahuan saya. Karena untuk membuat perusahaan cangkang seperti itu tidak diperlukan tandatangannya,” terang Luhut di kantornya kemarin (25/4/16).
Luhut menegaskan ia tak pernah berkhianat terhadap negara, bahkan dirinya selalu patuh membayar pajak dan melaporkan seluruh harta kekayaannya melalui LHKPN yang ia serahkan ke PPATK.
Ia juga menegaskan tidak pernah menerima sepeserpun rupiah dari Mayfair Internasional karena tak mempunyai hubungan apapun dengan perusahaan baik perusahaan induk maupun anak perusahaannya.
Mengutip Tempo yang menginvestigasi dokumen itu, nama Menteri Menkpolhukam Luhut tercatat menjabat Direktur Mayfair International Ltd.
“Sewaktu diwawancara oleh mereka, saya baru mengetahui perusahaan tersebut berdiri pada 2006, kenyataannya pada tahun itu saya belum memilki uang, jadi untuk apa saya mendirikan perusahaan cangkang seperti itu,” bantah Luhut.
Luhut juga menyatakan tidak pernah ada perusahaan tersebut dalam LHKPN karena memang tidak memiliki atau menjadi bagian dari perusahaan itu. Selain itu, dia tidak pernah menerima sepeserpun dari perusahaan itu.
Luhut menegaskan dirinya adalah pembayar pajak setia dan tidak memilki niat untuk mengemplang pajak.
Dirinya selalu disiplin membayar pajak. Menurutnya, dari perusahaan Toba Bara Sejahtera dan anak perusahaanya, sejak tahun 2010 hingga 2015 lebih dari 300 juta dollar pajak dan royalti dibayarkan ke negara.
