Terkait Efisiensi Anggaran, BKN dan Kemenpan-RB Buru PNS Tak Produktif dan Siluman

JAKARTA, HarianBernas.com – BKN (Badan Kepegawaian Nasional) menemukan 57.000 (lima puluh tujuh ribu) PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang ada di seluruh Indonesia tidak mendaftar ulang. BKN sedang meneliti status aparat sipil negara itu, apakah pensiun, masih ada, absen lama, atau hanya nama/tidak ada orangnya.

?Kalau memang tidak ada, akan dihilangkan dari database,? ucap Kepala BKN, Bima Haria Wibisana di Bandung, Selasa (19/4/16).

Selama tahun 2015, BKN telah mewajibkan seluruh pegawai negeri mendaftar ulang lewat program E-PUPNS (Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara Elektronik). Program itu untuk menmperbarui data PNS.

BKN sendiri mempunyai aplikasi khusus untuk pengisian data oleh sluruh PNS di seluruh Indonesia.

Mulanya, 93.000 (sembilan puluh tiga ribu) pegawai tak terdaftar datanya. Setelah diteliti, ditemukan banyak yang pensiun dengan kemauan sendiri yang tidak terdaftar.

?Kalau pensiun normal tercatat karena BKN akan mengeluarkan surat keputusan.?

Verifikasi dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu (1) di instansi masing-masing, (2) BKD (Biro Kepegawaian Daerah), (3) BKN regional, serta (4) BKN pusat. ?Yang sudah meninggal atau pensiun dibersihkan datanya,? terang Bima. Saat ini tinggal 57.000-an orang.

Bima menduga, dari banyaknya data PNS yang belum mendaftar ulang itu pasti ada yang palsu karena data kepegawaiannya tidak berkembang semenjak diangkat menjadi PNS.

Seluruh instansi yang mempunyai PNS dengan data tidak jelas diperintahkan untuk terus mencari. ?Yang tidak aktif, sudah diblokir.? Jelasnya.

Dengan menyetop gaji puluhan ribu pegawai yang tak jelas datanya (PNS siluman), pemerintah akan bisa menghemat uang negara mencapai satu triliun per tahun, misal 50 ribu PNS dengan gaji terendah dua juta dibutuhkan Rp100 miliar atau Rp1,2 triliun per tahun.

Senada dengan BKN, dalam kunjungannya ke Gunungkidul Senin lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Yuddy Chrisnandi menyatakan kementeriannya akan melaksanakan rasionalisasi PNS  2017 sampai 2019. Nantinya PNS yang dianggap tidak kompeten akan dirasionalisasi atau dirumahkan (19/4).

Kementerian PAN-RB memiliki empat kuadran penilaian untuk PNS (1) Pertama, pegawai yang kompeten dan produktif, Kedua, produktif tapi tidak kompeten, Ketiga tidak kompeten, tapi produktif, dan Keempat, tidak kompeten dan produktif.

“Yang tidak kompeten akan dirumahkan dengan bijaksana mengikuti kaidah yang ada.

Karena tidak ada kontribusinnya, lebih baik di rumah saja,” jelasnya.

Menurut Menteri Yuddy, tujuan rasionalisasi PNS adalah pemerintahan ke depan lebih idelal. Idealnya jumlah PNS adalah 1,5 persen dari jumlah penduduk di seluruh Indonesia. “Rasionalisasi dilakukan bertahap,” tambahnya.

Ia mengakui untuk PNS yang tidak disiplin cukup banyak di Indonesia. Dengan gaji PNS yang lebih dari UMR, ditambah tunjangan kinerja dan tunjangan kesejahteraan, diperlukan PNS yang berkualitas.

“Anda sudah membayar pajak tetapi hanya untuk membayar PNS yang malas kan kasihan,” terangnya memberi alasan.

Alasan utama rasionalisasi, yakni efisiensi penggunaan belanja pegawai.

Ditanya soal penghematan yang didapat dengan adanya rasionalisasi pegawai, Menteri Yuddy memberikan perkiraannya.

“Kira-kira sebulan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tunjangan yang diterima Rp 3 juta, dikalikan 12 bulan. Dikalikan 1 juta (jumlah  (ASN) yang rencananya dirasionalisasi),” ujarnya. Hasilnya, Dari rasionalisasi, Menpan-RB akan dapat menghemat anggaran belanja pegawai sebesar 36 trilliun.

Sebelumnya, Kementerian Pan-RB memiliki target pengurangan pegawai negeri sipil sejumlah sejuta orang, ditambah 500 ribu lebih akan pensiun.

“Rasionalisasi akan kami lakukan mulai 2017.

Pengurangan ini dalam upaya menurunkan belanja pegawai yang saat ini masih 33,8 persen,” tutur Menteri Yuddy dalam rakor pendayagunaan aparatur negara pemerintah provinsi di Jakarta, Selasa (8/3).

Rencana ini, menurut Yuddy belum dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Namanya rencana, masih dalam proses pengkajian. Jika udah matang lapor untuk dapatkan persetujuan Presiden. Pengkajian sedang berlangsung, dua minggu ini selesai.”