YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengungkapkan sedikitnya ada 13.669 anak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat tidak sekolah atau putus sekolah hingga Maret 2026.
Menurut Eko data tersebut diperoleh dari konsolidasi Dapodik dan Pusdatin Kemendikdasmen. “Ini fakta yang tidak menggembirakan.
Tetapi harus tumbuh optimisme bahwa setiap anak di Jogja punya hak untuk sekolah dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk memberikan fasilitasi penuh,” kata Eko, Rabu (7/5/2026).
Eko menjelaskan, berdasarkan hasil verifikasi terhadap 8.066 anak, terdapat sedikitnya 18 faktor penyebab anak tidak sekolah.
Faktor terbesar di antaranya karena sudah bekerja sebanyak 2.067 anak, serta tidak mau sekolah sebanyak 1.170 anak.
Baca juga: Cara Cerdas Menjembatani Jurang Pendidikan: Anak Pedesaan Siap Melaju ke Karir Global 2045!
Selain itu, terdapat faktor lain seperti keterbatasan biaya, pengaruh lingkungan, jarak sekolah yang jauh, menikah, tidak memiliki seragam, pindah domisili, hingga merasa pendidikan yang dimiliki sudah cukup.
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, hingga masyarakat.
“Anak usia sekolah punya hak asasi untuk mendapatkan akses pendidikan. Ini juga perintah konstitusi sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Eko juga menyoroti penurunan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) DIY tahun 2026 yang dinilai berdampak terhadap layanan pendidikan.
Pada 2025, total anggaran BOSDA DIY mencapai Rp206,13 miliar. Namun pada 2026 turun menjadi Rp196,72 miliar atau berkurang sekitar Rp9,4 miliar.
Rincian alokasi BOSDA 2026 meliputi SMA Negeri sebesar Rp62,9 miliar, SMK Negeri Rp98,35 miliar, SLB Negeri Rp10,09 miliar, SMA/MA swasta Rp7,46 miliar, SMK swasta Rp11,5 miliar, dan SLB swasta Rp6,28 miliar.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.066 anak telah melalui proses verifikasi dan validasi, sementara 5.603 lainnya masih dalam proses pendataan lebih lanjut.
“Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat sangat berdampak terhadap layanan pendidikan di DIY.
Karena itu kami meminta pemerintah pusat membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan,” ujarnya.
Eko mendorong Pemda DIY segera mempercepat verifikasi dan validasi data anak tidak sekolah secara by name by address, sekaligus melakukan dialog langsung dengan keluarga untuk mengetahui akar persoalan yang dihadapi.
Ia juga meminta adanya konsolidasi intensif antara Pemda DIY dengan pemerintah kabupaten/kota, khususnya dinas pendidikan di lima kabupaten/kota se-DIY.
“Kalau persoalannya biaya, bisa dibantu melalui BOSDA, Program Indonesia Pintar (PIP), CSR perusahaan, hingga gotong royong perguruan tinggi dan yayasan,” katanya.
Selain itu, Eko membuka kemungkinan optimalisasi sekolah negeri yang ada di DIY, termasuk penggunaan sistem kelas pagi dan sore untuk menambah kapasitas peserta didik.
“Saya optimistis kalau ada kehendak politik, problem ini bisa diselesaikan.
Targetnya ke depan nol persen anak tidak sekolah di DIY,” tandasnya. (den)