Indef: Stimulus Fiskal Perlu Sasar Kelas Menengah yang Menyusut

Institute for Development of Economics and Finance menilai stimulus fiskal pemerintah perlu memberi perhatian lebih besar kepada kelas menengah yang menyusut menjadi 46,7 juta orang pada 2025.

Peneliti Indef Riza Annisa Pujarama menyatakan kelompok ini menghadapi tekanan daya beli akibat kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan beban pajak, sementara bantalan sosial lebih terkonsentrasi pada masyarakat berpendapatan rendah.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah kelas menengah turun dari 57,33 juta orang atau 21,45 persen populasi pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024 sebelum kembali menyusut.

Key Takeaways

- Kelas menengah menyusut dari 57,33 juta orang (21,45% populasi) pada 2019 menjadi 46,7 juta orang (16,6%) pada 2025 berdasarkan data BPS.

- Indef menilai stimulus fiskal lebih terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan rendah.

- Dukungan untuk kelas menengah dinilai tak harus berupa bantuan tunai, melainkan pengurangan beban pendidikan, pangan, kesehatan, dan keringanan pajak kebutuhan dasar.

Angka BPS yang menjadi rujukan menunjukkan kelas menengah turun dari 57,33 juta orang atau 21,45% populasi pada 2019 menjadi 47,85 juta orang atau 17,13% pada 2024.

Pada 2025, jumlahnya kembali menyusut menjadi 46,7 juta orang atau 16,6% dari total populasi.

BPS mengklasifikasikan kelas menengah sebagai penduduk dengan pengeluaran sekitar Rp2 juta hingga Rp9,9 juta per kapita per bulan.

"Yang menjadi concern itu adalah penduduk dengan berpenghasilan menengah atau middle class ini yang semakin menyusut setiap tahunnya.

Ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah sebenarnya," kata Riza, mengutip ANTARA. Mengapa Kelas Menengah Tertekan?

Akar persoalannya bukan semata harga pangan yang naik.

Indef menyoroti keterbatasan infrastruktur pendidikan anak usia dini milik pemerintah yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding fasilitas swasta.

Beban biaya pendidikan, kebutuhan pokok, dan kesehatan membuat kelompok menengah menanggung tekanan ekonomi tanpa jaring pengaman yang setara dengan kelompok berpendapatan rendah.

Indef juga menyoroti kebutuhan dasar tertentu yang di sejumlah negara memperoleh keringanan pajak pertambahan nilai, seperti alat bantu dengar, kursi roda, dan pembalut wanita, namun belum optimal di Indonesia.

Beban pajak pada kebutuhan dasar semacam ini memperlemah margin belanja rumah tangga menengah. Dampak ke Konsumsi Domestik dan Sektor Usaha

Penyusutan kelas menengah berdampak langsung pada konsumsi rumah tangga, komponen dominan produk domestik bruto Indonesia.

Melemahnya daya beli kelompok ini mengurangi kontribusi konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi, menekan penerimaan pajak, dan meningkatkan risiko penurunan kelas sosial.

Dari sisi korporasi, tekanan ini terasa pada sektor ritel, konsumsi, pendidikan swasta, dan kesehatan yang bergantung pada belanja kelas menengah.

Volume penjualan berpotensi menurun, sementara pelaku usaha consumer goods dan alat kesehatan justru bisa memperoleh stimulus bila keringanan PPN untuk kebutuhan dasar tertentu diperluas.

Usulan Indef: Dukungan Non-Tunai yang Terarah

Indef menegaskan dukungan bagi kelas menengah tidak harus berupa bantuan tunai.

Alternatifnya adalah pengurangan beban biaya pendidikan, kebutuhan pokok, dan kesehatan, perbaikan akses pendidikan, pengendalian harga pangan, serta keringanan pajak untuk kebutuhan dasar tertentu.

Pendekatan ini sejalan dengan pembahasan soal daya beli yang juga muncul dalam isu ketenagakerjaan, seperti dalam artikel tentang MagangHub Kemnaker Ditutup, Peserta Dapat UMK dan Jaminan Sosial, yang menyoroti bagaimana jaminan penghasilan memengaruhi kestabilan konsumsi rumah tangga.

Tiga Langkah Konkret agar Data Ini Menjadi Emas

BERNAS merekomendasikan tiga langkah.

Pertama, reorientasi stimulus fiskal dari sekadar bantuan sosial menjadi paket dukungan non-tunai terarah bagi kelas menengah, termasuk subsidi biaya pendidikan dan perluasan PAUD pemerintah serta pengendalian harga pangan strategis.

Kedua, penyusunan skema keringanan PPN selektif untuk kebutuhan dasar tertentu, seperti alat bantu disabilitas, produk kesehatan dasar, dan kebutuhan dasar perempuan, dengan kajian fiskal yang terukur.

Ketiga, pembentukan dashboard pemantauan kelas menengah berbasis data BPS dan registrasi sosial ekonomi yang diperbarui berkala.

Tujuannya agar kebijakan dapat dievaluasi secara real-time dan mencegah penurunan kelas lebih lanjut tanpa mengorbankan disiplin fiskal. Pertanyaan yang Harus Dijawab Pemerintah

Jika kelas menengah adalah motor konsumsi dan basis pajak, mengapa instrumen fiskal justru lebih banyak menyasar kelompok bawah? Indef melempar pertanyaan mendasar ini ke ruang kebijakan publik.

Kebijakan yang tidak menyasar kelas menengah berpotensi memperlambat pemulihan ekonomi nasional.

Sebaliknya, dukungan yang tepat sasaran dapat memperkuat daya beli dan basis konsumsi domestik.

Persoalannya kini bergantung pada keberanian pemerintah mengubah arah stimulus, bukan sekadar menambah anggaran bantuan sosial.

[STRATEGI SOLUSI]

Bagi pelaku usaha dan pengelola bisnis yang ingin membaca peluang dari pergeseran daya beli ini, langkah pertama adalah memetakan segmen pelanggan yang paling terdampak.

Adolo dapat membantu memetakan bagian bisnis yang bisa berjalan tanpa kehadiran pemilik dan mengotomatiskannya satu per satu, sehingga efisiensi biaya operasional dapat menopang margin di tengah tekanan permintaan.

Untuk kebutuhan memperkuat jangkauan pasar dan literasi pemasaran digital, JasaPromo.id menyediakan jasa promosi digital bagi UMKM, sementara 101 eBook UMKM dari UNMAHA (ebook.unmaha.ac.id) menawarkan panduan marketing, keuangan, dan operasional dalam format dialog AI dengan prompt siap pakai, mulai Rp60 ribu per buku.

Bagi yang ingin membangun sistem digital dan otomasi berbasis AI secara terapan, Koding.Studio membuka pelatihan dan project software engineering nyata, sedangkan program Training NLP + Vibecoding + AI memberi kesempatan peserta mempraktikkan sistem otomasi dari ekosistem sendiri sebagai studi kasus hidup.