Kakanwil Kemenhaj Sulteng Imbau Tunda Umrah akibat Konflik Timur Tengah

Palu, Bernas.id— Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengimbau calon jamaah umrah menunda keberangkatan ke Tanah Suci menyusul eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Imbauan itu merujuk pada pernyataan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang meminta masyarakat menunda perjalanan umrah hingga situasi di Arab Saudi benar-benar kondusif.

Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulteng, H.

Muchlis, S.Ag., M.Pd., mengatakan penundaan diperlukan demi menjaga keamanan, keselamatan, dan kenyamanan jamaah.

“Bagi masyarakat yang akan berangkat umrah kami imbau menunda sementara sampai kondisi di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, benar-benar aman dan terkendali,” kata Muchlis di Palu, Selasa (4/3).
Ia menjelaskan, berdasarkan pemantauan pemerintah pusat melalui Kantor Urusan Haji (KUH) dan Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah, kondisi di Arab Saudi saat ini masih relatif aman dan terkendali.

Namun, potensi gangguan penerbangan tetap diantisipasi.

Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah dilaporkan masih melayani penerbangan internasional, sementara operasional bandara di Madinah disebut mengalami penutupan sementara.

Di Sulawesi Tengah, tercatat lima Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang jamaahnya tengah berada di Tanah Suci.

Muchlis memastikan hingga kini belum ada laporan jamaah asal Sulteng yang tertahan.

“Sampai hari ini belum ada informasi jamaah kita yang tidak bisa kembali.

Tiga PPIU yang sebelumnya memberangkatkan jamaah juga sudah kembali dengan aman,” ujarnya.

Salah satu rombongan dari Travel Annisa Sam Palu berjumlah 43 jamaah dilaporkan telah kembali ke Indonesia tanpa penundaan.

Pihak travel disebut telah berkoordinasi dengan maskapai sebelum kepulangan.

Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulteng juga telah menyurati seluruh PPIU di daerah itu agar menaati imbauan pemerintah pusat dan mempertimbangkan ulang jadwal keberangkatan jamaah.

Menurut Muchlis, apabila terdapat penyelenggara yang tetap memberangkatkan jamaah di tengah imbauan penundaan, maka risiko operasional menjadi tanggung jawab masing-masing.

Selain itu, jamaah yang saat ini masih berada di Tanah Suci diminta terus memantau perkembangan situasi serta berkoordinasi dengan PPIU dan maskapai terkait jadwal kepulangan.

Pemerintah pusat melalui kementerian terkait menyatakan terus memantau perkembangan situasi geopolitik di Timur Tengah dan menyiapkan langkah mitigasi guna memastikan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi.