Soroti Represi hingga Kebijakan Tak Berpihak ke Rakyat, Massa Demo di Depan Kantor Gubernur DIY

YOGYAKARTA, BERNAS.id — Ratusan orang mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat dalam aksi demonstrasi di Kota Jogja, Rabu (28/10/2026).

Mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), hingga suporter sepak bola yang tergabung dalam sejumlah kelompok massa menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, dugaan tindakan represif aparat, persoalan upah layak, hingga korupsi Stadion Mandala Krida. Mereka juga mendesak DPR RI menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sejak siang, sekitar 100 orang dari Forum BEM DIY, BEM Nusantara, dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendatangi Gedung DPRD DIY. Pada waktu yang sama, massa Aliansi Jogja Memanggil yang terdiri atas mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), hingga suporter sepak bola di DIY menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur DIY.

Dalam aksinya, massa membawa simbol berwarna hijau, biru, dan merah yang merepresentasikan tiga kelompok suporter klub sepak bola lokal, yakni PSIM Jogja, PSS Sleman, dan Persiba Bantul. Setelah berunjuk rasa di Kantor Gubernur DIY, massa Aliansi Jogja Memanggil melakukan long march menuju kawasan Titik Nol Kilometer Jogja. Mereka kemudian bergabung dengan kelompok massa lain dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Aliansi Jogja Memanggil Soroti Upah Buruh dan Korupsi Mandala Krida

Humas Aliansi Jogja Memanggil, Wahid, menyoroti serangkaian kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), khususnya terkait persoalan Mandala Krida yang menurut mereka belum tuntas. Ia juga menyinggung dugaan praktik premanisme dan tindakan represif yang dinilai melemahkan gerakan demonstrasi.

Isu karhutla turut menjadi perhatian aliansi tersebut. Mereka mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional serta menindak korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan. Mereka juga mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait persoalan keamanan pangan dan dugaan penyalahgunaan anggaran. Aliansi meminta program tersebut dihapus dan anggaran negara dialihkan untuk mendukung pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis.

Menurut mereka, APBN harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk pendidikan, pekerjaan layak, jaminan sosial, dan perlindungan lingkungan.

“Mengingat situasi Indonesia hari ini, mulai dari kepemimpinan Prabowo-Gibran dengan banyaknya kebijakan yang disahkan tidak berpihak kepada rakyat. Dan terkhusus lagi di Jogja, kita menyoroti tentang upah buruh di Yogyakarta yang tidak ditetapkan sesuai standar kebutuhan hidup layak,” ujar Wahid di sela aksi.

Aliansi Jogja Memanggil turut menyoroti tindakan aparat terhadap gerakan masyarakat sepanjang 2025 hingga 2026. Pihaknya menyebut sedikitnya 6.003 orang ditangkap dan mengalami kekerasan fisik dalam rangkaian Perlawanan Agustus 2025 hingga 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.210 orang disebut telah dibebaskan tanpa dakwaan.

Dalam tuntutannya, massa meminta penghentian kriminalisasi terhadap masyarakat, pembungkaman terhadap pengemudi ojol, serta tindakan yang menghalangi kebebasan berpendapat.

BEM Nusantara Desak DPR RI Gunakan Hak Angket

Sementara itu, Koordinator BEM Nusantara DIY, Miftahun Niam mengatakan pihaknya turut menyampaikan tuntutan terkait pengawasan kekuasaan, kebebasan sipil, dan persoalan lingkungan. Mereka mendesak DPR RI menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mereka meminta DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan setiap dugaan pelanggaran diperiksa sesuai ketentuan hukum.

Mereka juga mengecam dugaan tindakan represif aparat, pembungkaman kebebasan berpendapat, dan praktik premanisme terhadap massa aksi.

“Mandat elektoral bukan cek kosong bagi penguasa,” tegas Niam.

Hingga sore hari, massa masih memadati kawasan Titik Nol Kilometer Jogja hingga Istana Kepresidenan Yogyakarta. Unjuk rasa ini berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Sebagian massa mulai meninggalkan lokasi setelah maghrib. Namun masih ada sebagian yang bertahan hingga malam hari.