Berita Nasional Terpercaya

Kebijakan Fiskal 2022, Jokowi: Sehatkan APBN

0

JAKARTA, BERNAS.ID – Presiden Joko Widodo menyampaikan enam poin kebijakan fiskal Indonesia di tahun 2022, yang digadang-gadang dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang saat ini sangat terimbas oleh pandemi Covid 19. Berbicara dalam kegiatan Penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2022 pada Senin (16/8), Jokowi percaya bahwa kebijakan fiskal tersebut dapat menyehatkan setiap APBN sekaligus menjadikannya tepat sasaran untuk penyelenggaraan tahun depan.

“Konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural,” kata Jokowi.  

Kebijakan fiskal tersebut yang pertama adalah melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 melalui rangkaian kebijakan yang mengedepankan aspek kesehatan. Selanjutnya, poin kedua dalam kebijakan fiskal tersebut merupakan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan yang sedang berjuang menghadapi dampak pandemi.

Lebih lanjut, poin ketiga adalah penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai program pelatihan oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Dengan demikian, Jokowi berharap agar kualitas SDM dari Indonesia dapat bersaing dengan SDM atau tenaga kerja asing. 

Baca juga: Fadli Zon: Jokowi Harus Minta Maaf!

“Memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing,” ujar Jokowi.

Sementara itu, poin keempat dari kebijakan fiskal yang disampaikan Jokowi mencakup pembangunan infrastruktur pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah. Poin keempat tersebut juga mencakup integrasi dan adaptasi teknologi. 

Kedua poin terakhir mencakup sektor keuangan dan pembangunan negara. Poin kelima berfokus pada penguatan desentralisasi fiskal untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Hal ini bertujuan agar anggaran APBN dapat memiliki dampak yang positif di seluruh daerah.

Poin terakhir adalah mengenai reformasi penganggaran dengan berbasis zero-based budgeting. Kebijakan ini bertujuan mendorong sinergi antar pusat dan daerah, terutama dalam dalam menyusun kebijakan-kebijakan utama. 

“Melanjutkan reformasi penganggaran dengan zero-based budgeting untuk mendorong belanja lebih efisien,” kata Jokowi.

Jokowi juga menambahkan bahwa pemerintah memerlukan alokasi APBN 2022 sebesar Rp2,708 triliun. Alokasi tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1,938 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp770,4 triliun.

Leave A Reply

Your email address will not be published.