BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

KPK Beberkan Kasus Kuota Haji Rugikan Negara Hingga Rp 1 Triliun

JAKARTA,BERNAS.ID – Dari hasil dengan BPK, KPK memperkirakan Kerugian negara di dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2026 mencapai lebih da...

Senin, 11 Agustus 2025 19:15 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"JAKARTA,BERNAS.ID – Dari hasil dengan BPK, KPK memperkirakan Kerugian negara di dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2026 mencapai lebih da"

🗓️ Dipublikasikan pada 11 Agustus 2025.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, BERNAS.id – Dari hasil dengan BPK, KPK memperkirakan Kerugian negara di dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

“Jadi, angka yang didapatkan dari hitungan awal adalah lebih dari Rp 1 triliun,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (11/8/2025).

Budi memastikan, penyidik KPK terus mendalami pihak-pihak yang membuat pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20 ribu, tidak sesuai aturan.

Baca Juga :Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Akan Buka-bukaan Di Balik Pembagian Kuota Haji

Berdasarkan Pasal 64 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia.

Kuota haji khusus terdiri atas jemaah haji khusus dan petugas haji khusus. Sementara sebanyak 92 persen, diperuntukkan untuk kuota haji reguler.

Baca Juga :Komitmen Perlindungan Hak Jemaah, BPKH Limited Salurkan Kompensasi kepada 42 Ribu Jemaah Haji

Tambahan kuota haji sebanyak 20.000 seharusnya dibagikan untuk jemaah haji reguler sebanyak 18.400 atau setara dengan 92 persen, dan kuota haji khusus sebanyak 1.600 atau setara dengan 8 persen.

Dengan begitu, seharusnya haji reguler yang semula berjumlah 203.320 akan bertambah menjadi 221.720 orang. Sementara haji khusus yang semula 17.680 akan bertambah menjadi 19.280 orang.

Tetapi, menurut KPK, ada pergeseran menjadi 50:50, atau 10.000:10.000.

Karena itu, menurut Budi, penyidik akan mendalami perintah penentuan kuota tersebut dan juga aliran uang.

“Tentunya karena yang dikelola para agen ini kita akan lihat apakah ada aliran uang ke pihak tertentu. Jika ada siapa saja pihak-pihak tertentu itu, semuanya akan ditelusuri oleh KPK,” papar Budi.

KPK telah menaikkan status penanganan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 ke tahap penyidikan, setelah menggelar ekspose pada Jumat (8/8/2025).(FIE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan