JAKARTA, BERNAS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersiap melakukan perombakan jajaran pejabatnya setelah libur Lebaran 2025. Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno dikabarkan akan merotasi sejumlah pejabat guna memastikan visi dan misi mereka berjalan efektif.
Wacana perombakan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini mencuat sejak pasangan Pramono-Rano resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hasil Pilkada 2024. Sejumlah posisi strategis seperti Kepala Dinas, Wali Kota, hingga pejabat struktural lainnya disebut-sebut masuk dalam radar evaluasi.
Baca Juga : Gubernur Pramono Anung Paparkan Capaian 33 Hari Kerja
Langkah ini mendapat dukungan dari anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, M.
Fuadi Luthfi. Legislator muda dari PKB ini menilai kebijakan tersebut penting untuk menyegarkan birokrasi dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
“Kalau memang demikian, saya kira ini langkah yang bagus dari gubernur. Tujuannya tentu untuk penyegaran di tubuh Pemprov DKI agar lebih maksimal dalam melayani masyarakat,” ujar Fuadi kepada wartawan.
Fuadi menekankan bahwa Pramono Anung perlu memastikan pejabat yang ditunjuk memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik.
Salah satu fokus utama, menurutnya, adalah menuntaskan persoalan pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt).
Baca Juga : 305 Pejabat Pemprov DKI Jakarta Dilantik, Pj Gubernur DKI Tegaskan Pentingnya Integritas dan Inovasi
“Banyak posisi yang masih diisi Plt. Itu harus segera diselesaikan agar roda pemerintahan bisa berjalan lebih efektif,” tambahnya.
Sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Fuadi optimistis bahwa kebijakan perombakan ini akan memperkuat pelaksanaan program kerja gubernur dan wakil gubernur.
“Transformasi Jakarta menjadi kota global harus menjadi semangat bersama. Dengan penyegaran pejabat, visi-misi gubernur bisa lebih cepat diimplementasikan untuk membangun Jakarta yang lebih maju,” pungkasnya. (DID)