Ketua Komisi A DPRD DIY dari fraksi PDI Perjuangan Eko Suwanto mengapresiasi langkah sejumlah anggota DPR RI yang mengajukan hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 11 November 2026.
Penghormatan terhadap Proses Politik Konstitusional
Menurut Eko, penggunaan hak menyatakan pendapat merupakan bagian dari proses politik yang konstitusional dan harus dihormati. “Partai menghormati dan menghargai teman-teman di DPR RI yang mengajukan hak menyatakan pendapat untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Itu proses politik yang konstitusional,” kata Eko, Jumat (13/11/2026).
Perkembangan Terkini Usulan
Pengajuan hak menyatakan pendapat tersebut berlangsung di tengah polemik persyaratan pendidikan Gibran. Namun, pada Kamis (12/11/2026), Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR. Rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan hak menyatakan pendapat itu kemudian dibatalkan.
Landasan Hukum yang Dirujuk
Eko menilai langkah politik tersebut memiliki sejumlah landasan hukum. Ia merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPUPRES-24/2026, Putusan Mahkamah Agung Nomor 742K/TUN/2026, serta keputusan Kemendikbudristek yang mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SLTA atas nama Gibran.
Pelajaran dari Putusan MK Nomor 90
Eko juga mengingatkan kembali kontroversi Putusan MK Nomor 90 yang menjadi pintu bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden. Ia menilai peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting tentang pentingnya menjaga konstitusi dan tidak memanipulasi aturan demi kepentingan kekuasaan. “Konstitusi tidak boleh diakali. Jika terus terjadi, inilah yang bisa terjadi,” tegasnya.
Nilai Kearifan Lokal Jawa
Selain aspek hukum dan konstitusi, Eko mengajak masyarakat mengambil pelajaran dari dinamika politik tersebut melalui nilai-nilai kearifan lokal Jawa. Ia mengutip ungkapan kesusu selak ngopo, sesuk-sesuk ngenteni opo sebagai pesan tentang pentingnya memahami waktu yang tepat untuk bertindak.
Eko juga mengaitkan dinamika politik tersebut dengan filosofi sapa sing salah bakal seleh serta ajaran undhuh wohing pakarti, yang mengandung makna setiap perbuatan memiliki konsekuensi.
Pesan untuk Pemimpin dan Masyarakat
Ia menegaskan, siapa pun yang mendapat amanah kepemimpinan, baik di tingkat daerah maupun nasional, harus mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. “Manusia itu mesti migunani, bermanfaat untuk bangsa dan negara serta masyarakat. Jangan mengedepankan kepentingan pribadi, golongan, apalagi keluarga di atas kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.
Eko menambahkan, perkembangan politik dalam sekitar 40 hari terakhir menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuasaan, hukum, dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Ia mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran untuk memperkuat komitmen terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Di akhir pernyataannya, Eko mengimbau masyarakat tetap menjaga kejernihan pikiran dan hati dalam menyikapi dinamika politik serta tidak terprovokasi oleh keadaan. “Yang penting, kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Apa yang terjadi hari ini menjadi pelajaran penting tentang makna ngundhuh wohing pakarti,” tandasnya.