Tuntutan Sri Purnomo di Kasus Hibah Pariwisata Sleman Dinilai Terlalu Ringan

SLEMAN, BERNAS.ID- Tuntutan kepada eks Bupati Sleman, Sri Purnomo dalam kasus korupsi dana hibah pariwisata dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan, serta denda Rp500 juta subsider 3 bulan dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp10.952.457.030 kepada eks Bupati Sleman, Sri Purnomo, dinilai terlalu rendah.

Alasannya, penyalahgunaan dana hibah pariwisata tersebut masih dalam masa pandemi Covid-19. Dana hibah pariwisata yang dikucurkan Pemerintah Pusat lewat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejatinya bertujuan untuk membantu industri pariwisata terdampak pandemi Covid-19.

Pemantau peradilan independen, Arifin Wardiyanto, mengatakan, tuntutan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda Rp500 juta subsider 3 bulan, dan membayar kerugian negara Rp10.952.457.030 kepada Sri Purnomo dalam kasus korupsi dana hibah pariwisata terlalu ringan jika menilik latar belakang perkara.

“Sri Purnomo melakukan tindak pidana korupsi di tengah bencana nasional akibat pandemi Covid-19. Fakta persidangan secara jelas mengungkap bahwa perbuatan itu dilakukan untuk menyokong istri Sri Purnomo memenangkan Pilkada 2020,” tegas Arifin lewat keterangan kepada media, Sabtu (14/3).

Lanjut tambahnya, Sri Purnomo semestinya dituntut minimal 20 tahun penjara karena telah mencederai rasa kemanusiaan di tengah masyarakat berjuang bertahan hidup saat pandemi.

“Alih-alih memanfaatkan bantuan dana hibah pariwisata untuk membantu masyarakat saat pandemi, Sri Purnomo justru menuruti syahwat politik, yakni melanggengkan kekuasaan melalui pencalonan sang istri di Pilkada 2020,” sambung Arifin.

Pengamat yang dikenal kritis terhadap praktik korupsi ini menduga kuat bahwa keuntungan dari praktik korupsi dana hibah pariwisata dinikmati secara kolektif oleh lingkaran terdekat Sri Purnomo.

“Keterlibatan keluarga menjadi poin penting dalam kasus korupsi dana hibah pariwisata yang menjerat Sri Purnomo.

Masyarakat wajib mengawal proses persidangan sampai kasus ini benar-benar tuntas,” cetus Arifin.

Pakar hukum tata negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, mengatakan, kasus korupsi dana hibah pariwisata yang menjerat Sri Purnomo pasti melibatkan aktor-aktor lain yang berperan di lini kedua. Sebab, ia mengemukakan, korupsi politik tidak mungkin bisa dilakukan secara tunggal.

“Korupsi politik seperti fenomena gunung es. Sulit bagi kepala daerah untuk menghindar.

Korupsi politik yang melibatkan Sri Purnomo terdapat pola penyalahgunaan kekuasaan. Puncak dari kasus korupsi dana hibah pariwisata adalah bupati karena mengeluarkan peraturan bupati (perbup),” papar Gugun.

Dalam Perbup Sleman Nomor 49 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Sri Purnomo, diatur alokasi dana hibah pariwisata Kabupaten Sleman 2020 meluas hingga ke kelompok di luar desa wisata maupun desa rintisan wisata, tidak seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Mengenai silang pendapat tentang penanganan kasus Sri Purnomo, Gugun menyatakan, sudah benar masuk pidana karena ada niat agenda pemenangan atau pembiayaan dengan modus kapitalisasi suara. “Penerapannya UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya.

Jumat (13/3/2026) kemarin, di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, jaksa penuntut umum (JPU) Kusuma Eka Mahendra Rahardjo dan Rindi Atmoko membacakan tuntutan untuk terdakwa Sri Purnomo dalam kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata yang telah merugikan negara sebesar Rp10.952.457.030.

“Sri Purnomo secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu subsider melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001,” kata JPU.

JPU menyatakan, Sri Purnomo dijatuhi pidana penjara 8 tahun 6 bulan, dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan. Sri Purnomo juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

“Sri Purnomo wajib pula membayar uang pengganti sebesar Rp 10.952.457.030 dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tidak membayar, maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti,” kata JPU.

Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 10.952.457.030, JPU menyampaikan di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, maka akan diganti dengan pidana berupa hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan. (*)