Sulbar Terjebak 'Abad Kegelapan' Digital: Saat Data BPS Menjerit, Siapa Berani Jadi Alkemis Teknologi?

MAMUJU, 24 Mei 2024. Bayangkan Anda adalah seorang petani kakao di pelosok Mamasa atau nelayan di pesisir Majene yang memiliki komoditas kelas dunia, namun terputus dari peradaban informasi. Petani kakao di Mamasa, yang produknya bisa bersaing di pasar internasional, atau nelayan di pesisir Majene dengan hasil laut melimpah, kini mendapati diri mereka terisolasi dari arus informasi yang menentukan harga, permintaan, dan inovasi. Di saat Jakarta sibuk bicara Artificial Intelligence (AI), Revolusi Industri 4.0, dan ekonomi berbasis data, saudara kita di Sulawesi Barat (Sulbar) masih harus bertaruh nyawa memanjat bukit hanya untuk mencari satu bar sinyal seluler. Realitas pahit ini bukan sekadar ketidaknyamanan teknis; ini adalah bentuk pengasingan ekonomi secara sistematis, yang secara perlahan namun pasti, menggerogoti potensi daerah dan meminggirkan masyarakatnya dari kemajuan global di era digital.

Ketimpangan infrastruktur teknologi yang akut ini berimplikasi pada penderitaan sosial dan ekonomi yang nyata bagi warga setempat. Para petani dan nelayan, tanpa akses informasi harga pasar terkini, seringkali menjadi korban praktik tengkulak yang memainkan harga komoditas, mengakibatkan kerugian signifikan yang seharusnya bisa dihindari. Lebih dari itu, akses terbatas ini juga menghambat potensi mereka untuk mengembangkan produk, mencari pembeli langsung, atau bahkan mengakses modal usaha melalui platform digital. Di sektor pendidikan, pemandangan anak-anak sekolah yang harus menempuh jarak berkilo-kilo meter, memanjat pohon, atau mendaki bukit hanya demi mencari satu bar sinyal untuk mengikuti pembelajaran daring atau mengunduh materi pendidikan, adalah cerminan kegagalan sistem. Ini bukan hanya menghambat proses belajar-mengajar, tetapi juga memperlebar jurang kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Sulbar di Persimpangan Digital: Antara Potensi dan Keterbelakangan

Ini adalah pertanyaan fundamental yang harus dijawab oleh para pemangku kebijakan di Provinsi Sulawesi Barat. Apa strategi konkret Kepala Dinas Kominfo, atau bahkan Gubernur, dalam mengatasi Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTI) yang stagnan dan jauh tertinggal dari provinsi lain? Apakah kita akan terus membiarkan masyarakat Sulbar menjadi sekadar 'budak data', yang hanya berfungsi sebagai konsumen pasif informasi dan produk digital dari luar, tanpa pernah diberi kesempatan untuk menjadi produsen, inovator, atau bahkan pemilik nilai tambah dari data mereka sendiri? Ini adalah kegagalan kepemimpinan yang berpotensi melanggengkan kemiskinan dan ketertinggalan.

Kami menantang para pemimpin: bagaimana Anda akan mengubah data kemiskinan dan rendahnya literasi digital ini menjadi aset berharga, menjadi emas yang mampu mensejahterakan rakyat? Bayangkan potensi 'Sovereign Wealth Fund' berbasis data komoditas lokal, di mana informasi tentang produksi kakao, kelapa sawit, perikanan, atau pariwisata dikumpulkan, dianalisis, dan dijadikan dasar untuk menarik investasi, meningkatkan efisiensi rantai pasok, atau bahkan menciptakan produk turunan bernilai tinggi. Ini bukan sekadar mimpi; ini adalah keniscayaan ekonomi digital. Jika tidak, kita hanya akan puas menjadi penonton dalam panggung besar Asta Cita, di mana pilar-pilar pembangunan hanya menjadi retorika tanpa implementasi nyata di lapangan. Jargon 'digitalisasi' tidak boleh hanya berakhir menjadi proyek pengadaan router yang berdebu di kantor-kantor desa, tanpa dampak transformatif yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ancaman Nyata Data BPS: Stagnasi Ekonomi dan Kesenjangan SDM

Data BPS terbaru secara gamblang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTI) di wilayah Sulawesi Barat masih jauh tertinggal, memperlihatkan disparitas yang mengkhawatirkan dibandingkan dengan provinsi-provinsi tetangga yang lebih progresif. Angka kemiskinan yang fluktuatif di Sulbar tidak bisa dilepaskan dari rendahnya akses terhadap ekonomi digital. Konektivitas yang buruk menghambat masyarakat untuk mengakses lapangan kerja daring, platform e-commerce, atau layanan keuangan digital yang dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka. Jika fondasi infrastruktur digital ini tidak segera dibenahi secara serius, maka pilar ke-4 Asta Cita, yang menekankan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sains Teknologi, hanya akan menjadi janji kosong atau dongeng pengantar tidur bagi warga Sulbar, tanpa pernah terwujud dalam realitas. Potensi generasi muda untuk bersaing di pasar global akan tergerus, dan Sulbar akan terus terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan struktural.

Lebih jauh lagi, ketidakhadiran konektivitas digital yang mumpuni bukan hanya masalah lokal; ini adalah ancaman langsung terhadap ketahanan dan daya saing ekonomi nasional. Dalam era globalisasi dan rantai pasok yang terintegrasi, bagaimana mungkin kita bisa berbicara tentang hilirisasi industri atau peningkatan nilai tambah komoditas jika data logistik dan rantai pasok di tingkat tapak masih dihitung secara manual, dicatat di atas kertas yang menguning, dan rentan terhadap kesalahan atau manipulasi? Ketiadaan visibilitas data ini menghambat investasi, mempersulit perencanaan strategis, dan membuat Sulbar tertinggal dalam peta ekonomi digital Indonesia. Sulawesi Barat sejatinya memiliki kekayaan alam dan sumber daya manusia yang melimpah ruah, modal dasar untuk menjadi provinsi yang makmur. Namun, potensi kekayaan ini seolah 'dikebiri' dan tidak dapat dioptimalkan karena lambatnya penetrasi dan pemerataan teknologi digital yang esensial.

Membangun Sulbar Digital: Membutuhkan Alkemis Data dan Lompatan Kuantum

Kegagalan dalam menutup jurang digital ini seringkali bukan disebabkan oleh ketiadaan anggaran semata, melainkan oleh ketiadaan imajinasi visioner dan keberanian untuk melakukan 'lompatan kuantum' dalam kebijakan dan implementasi. Kita membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memahami teknologi, tetapi yang bertindak sebagai 'Alkemis Data' sejati. Mereka adalah sosok yang mampu meramu keterbatasan infrastruktur dan data mentah menjadi peluang bisnis baru yang inovatif, membuka akses pasar bagi produk lokal, dan menciptakan lapangan kerja digital bagi generasi milenial dan Gen Z di seluruh penjuru Sulbar, dari Mamuju hingga Polewali Mandar. Alkemis Data akan melihat setiap bit informasi dari ladang petani atau hasil tangkapan nelayan sebagai potensi yang dapat dikonversi menjadi rupiah, menjadi ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Tanpa kepemimpinan seperti ini, Sulbar hanya akan terus menjadi provinsi 'penyumbang' angka kemiskinan dalam statistik nasional, padahal memiliki potensi untuk menjadi lokomotif ekonomi baru.

Pilihan ada di tangan para pemimpin Sulbar. Apakah kita akan terus membiarkan jaringan kabel fiber optik berkecepatan tinggi hanya melewati wilayah kita, menjadi urat nadi ekonomi digital yang tak pernah singgah dan memberdayakan rumah-rumah rakyat? Ataukah kita akan serius memulai pembangunan ekosistem digital yang kokoh, di mana setiap bit data dari hasil keringat petani, nelayan, dan pelaku UMKM di Sulbar dikonversi menjadi nilai ekonomi yang nyata, menjadi rupiah yang berputar di ekonomi lokal? Publik Sulawesi Barat tidak lagi menunggu janji-janji manis dalam bentuk pidato. Yang mereka butuhkan adalah aksi nyata dan terukur: infrastruktur yang menyala, konektivitas yang merata, dan program literasi digital yang inklusif, membuka gerbang 'Abad Kegelapan' digital menuju era kemakmuran berbasis data.

Analisa Data Eksklusif oleh TIM NATIONAL DATA ALCHEMIST BERNAS