Skandal Sinyal Riau: Mengapa Triliunan Sawit Gagal Membeli Internet Lancar di Pelosok?

PEKANBARU, 24 Mei 2024.

Bayangkan Anda berdiri di atas hamparan perkebunan sawit seluas samudera, namun ponsel di saku Anda tak lebih berguna dari sebongkah batu.

Itulah realitas pahit yang harus ditelan warga di pinggiran Provinsi Riau, wilayah yang secara paradoks menyumbang devisa triliunan bagi negara.

Di Kabupaten Indragiri Hilir, anak-anak sekolah harus bertaruh nyawa memanjat pohon tinggi hanya demi mendapatkan satu bar sinyal untuk mengunduh materi belajar.

Sementara itu, di pusat kota Pekanbaru, para pejabat sibuk meresmikan aplikasi-aplikasi 'Smart City' yang fungsinya seringkali tumpang tindih dan minim impak.

Ketimpangan digital ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan sebuah penghinaan terhadap hak asasi informasi warga di era industri 4.0.

Seolah-olah ada dua Riau yang berbeda: Riau yang gemerlap di media sosial pejabat, dan Riau yang sunyi senyap tanpa koneksi di garis depan produksi sawit.

Apa kata para ahli dan pemangku kebijakan mengenai anomali ini?

Kita menantang keberanian Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Riau untuk menjelaskan ke mana arah anggaran infrastruktur digital selama ini.

Apakah pembangunan menara BTS di Riau hanya sekadar pemenuhan kuantitas fisik tanpa mempertimbangkan utilisasi dan pemeliharaan jangka panjang?

Ataukah ada kebocoran dalam rantai distribusi yang membuat 'blank spot' tetap abadi di bumi Melayu ini?

Mari kita bicara data BPS untuk menyentak kesadaran kita semua.

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK), Riau memang berada di atas rata-rata nasional, namun jika dibedah per kabupaten, jurang perbedaannya sangat mengerikan.

Gini Ratio Riau yang berada di angka 0,320 mencerminkan ketimpangan pendapatan, namun 'Gini Ratio Digital' kita jauh lebih parah jika diukur dari akses bandwidth per kapita.

Kegagalan memeratakan akses internet ini adalah ancaman langsung terhadap Asta Cita poin ke-4, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan sains teknologi.

Bagaimana mungkin kita bicara tentang hilirisasi sawit digital jika petani di lapangan tidak bisa mengecek harga TBS (Tandan Buah Segar) secara real-time karena kendala sinyal?

Data BPS menunjukkan bahwa sektor pertanian adalah penyerap tenaga kerja terbesar di Riau, namun mereka justru yang paling terbelakang dalam adopsi teknologi.

Ini adalah panggilan darurat bagi Pemerintah Provinsi Riau dan seluruh stakeholder teknologi di Sumatera.

Jangan biarkan rakyat Riau terus-menerus menjadi penonton di tengah hiruk-pikuk transformasi digital nasional hanya karena masalah 'blank spot' yang tak kunjung usai.

Sampai kapan kita harus memaklumi alasan 'kendala geografis' di saat negara-negara tetangga sudah bicara tentang satelit orbit rendah untuk desa terpencil?

Apakah kita akan terus membiarkan emas hitam Riau mengalir keluar, sementara akses emas informasi tetap terkunci rapat?

Analisa Data Eksklusif oleh TIM NATIONAL DATA ALCHEMIST BERNAS.