YOGYAKARTA, BERNAS.id – PEKANBARU, 24 Mei 2024. Di tengah gemuruh narasi transformasi digital nasional dan ambisi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi digital Asia, realitas pahit masih membayangi sebagian besar wilayah Tanah Air. Ironisnya, anomali ini justru sangat terasa di Provinsi Riau, sebuah lumbung devisa negara dari sektor perkebunan sawit. Bayangkan Anda berdiri di atas hamparan perkebunan sawit seluas samudera, membentang sejauh mata memandang, namun ponsel di saku Anda tak lebih berguna dari sebongkah batu. Inilah paradoks yang harus ditelan pahit oleh warga di pelosok Riau, sebuah wilayah yang secara konsisten menyumbang triliunan rupiah bagi kas negara melalui ekspor komoditas primernya, namun ironisnya, masih terperangkap dalam jurang ketimpangan digital yang dalam.
Kesenjangan digital yang mencolok ini bukan sekadar ketidaknyamanan sesaat, melainkan sebuah penghalang fundamental bagi kemajuan sosial dan ekonomi yang inklusif. Di Kabupaten Indragiri Hilir, misalnya, anak-anak sekolah terpaksa mempertaruhkan keselamatan mereka dengan memanjat pohon tinggi, berjuang keras hanya demi mendapatkan satu bar sinyal untuk mengunduh materi belajar daring. Pemandangan ini kontras tajam dengan hiruk-pikuk di pusat kota Pekanbaru, di mana para pejabat sibuk meresmikan aplikasi-aplikasi 'Smart City' yang, dalam banyak kasus, fungsinya seringkali tumpang tindih, minim impak nyata, dan hanya dinikmati oleh segelintir elite perkotaan yang sudah terhubung. Ini menciptakan ilusi kemajuan digital yang rapuh, seolah-olah ada dua Riau yang berbeda: Riau yang gemerlap di media sosial pejabat, dan Riau yang sunyi senyap tanpa koneksi di garis depan produksi sawit.
Anomali di Tengah Kelimpahan Sumber Daya
Ketimpangan digital ini bukan sekadar masalah teknis infrastruktur, melainkan sebuah penghinaan terhadap hak asasi informasi warga di era industri 4.0. Riau, sebagai salah satu produsen minyak sawit mentah (CPO) terbesar di Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan devisa ekspor, seharusnya memiliki kapasitas untuk memastikan akses internet merata bagi seluruh penduduknya. Data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa Riau merupakan salah satu provinsi dengan luasan perkebunan sawit terluas di Indonesia, menyumbang rata-rata lebih dari 20% produksi CPO nasional setiap tahunnya, dengan nilai ekspor yang mencapai puluhan triliun rupiah. Namun, ironisnya, para pekerja dan komunitas di balik kemakmuran ini justru menjadi kelompok yang paling terpinggirkan dari akses informasi digital.
Melihat anomali ini, pertanyaan besar muncul: Apa kata para ahli dan pemangku kebijakan mengenai situasi ini? BERNAS.id menantang keberanian Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau untuk menjelaskan secara transparan ke mana arah anggaran infrastruktur digital selama ini. Berapa banyak dana yang telah dialokasikan untuk pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS), fiber optik, atau teknologi nirkabel lainnya di wilayah pedesaan dan terpencil? Apakah pembangunan menara BTS di Riau hanya sekadar pemenuhan kuantitas fisik tanpa mempertimbangkan utilisasi, kualitas sinyal, dan pemeliharaan jangka panjang? Ataukah ada kebocoran dalam rantai distribusi anggaran dan implementasi proyek yang membuat 'blank spot' tetap abadi di bumi Melayu ini, menghambat potensi digitalisasi yang seharusnya bisa dinikmati masyarakat?
Jurang Digital dalam Angka dan Implikasinya
Mari kita bicara data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyentak kesadaran kita semua. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) tahun terbaru, Riau memang berada di atas rata-rata nasional. IPTIK mengukur tiga dimensi utama: akses dan infrastruktur, penggunaan, serta keahlian TIK. Namun, jika dibedah lebih lanjut per kabupaten/kota, jurang perbedaannya sangat mengerikan. Skor IPTIK yang tinggi di tingkat provinsi seringkali didominasi oleh kemajuan di pusat-pusat perkotaan seperti Pekanbaru atau Dumai, sementara wilayah-wilayah pedesaan dan terpencil, terutama yang berbasis pertanian dan perkebunan, tertinggal jauh dalam hal penetrasi internet, kecepatan, dan kualitas layanan.
Analoginya mirip dengan Gini Ratio ekonomi. Gini Ratio Riau yang berada di angka 0,320 mencerminkan ketimpangan pendapatan yang moderat, namun 'Gini Ratio Digital' kita jauh lebih parah jika diukur dari akses bandwidth per kapita, kecepatan internet, atau bahkan kepemilikan perangkat digital yang memadai. Ketimpangan akses ini tidak hanya mencerminkan perbedaan infrastruktur, tetapi juga kesenjangan dalam literasi digital dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi. Kegagalan memeratakan akses internet ini adalah ancaman langsung terhadap Asta Cita poin ke-4, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan sains teknologi. Bagaimana mungkin kita dapat
