Sisi Gelap 'The Port of Java': Mengapa Triliunan Rupiah Tercecer di Trotoar Semarang Saat Mall Megah Menjamur?

SEMARANG, 24 Mei 2024. Simpang Lima malam ini mungkin terlihat gemerlap dengan lampu warna-warni dan deretan mobil mewah yang melintas.

Namun, geserlah pandangan Anda sedikit ke lorong-lorong pasar tradisional atau deretan lapak PKL di pinggiran jalan protokol, dan Anda akan menemukan realitas yang berbeda tajam.

Seorang ibu paruh baya di Pasar Johar menatap nanar tumpukan dagangannya yang tak kunjung berpindah tangan sejak pagi buta.

"Dulu orang antre, sekarang mereka hanya lewat bawa HP, belanja di TikTok," keluhnya dengan suara yang nyaris tenggelam di antara bisingnya klakson kota.

Masalahnya bukan sekadar sepi pembeli, tapi kegagalan sistemik dalam menjembatani ekonomi akar rumput menuju ekosistem digital yang adil.

Inilah ironi 'The Port of Java', sebuah kota yang secara historis adalah pusat perdagangan dunia, kini justru terseok-seok mengintegrasikan ribuan talenta lokalnya ke dalam ekonomi baru.

Kita melihat gedung-gedung tinggi mencakar langit, namun di bawahnya, drainase ekonomi—bukan hanya drainase air—sedang tersumbat oleh birokrasi yang lamban dan literasi teknologi yang rendah.

Kita harus bertanya secara tajam kepada Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, atau yang akrab disapa Mbak Ita.

Diapakan data kemiskinan kota yang masih di angka 4,1 persen itu jika hanya berakhir menjadi tumpukan laporan di meja dinas?

Bagaimana strategi 'Data Alchemy' Pemerintah Kota untuk mengubah pedagang pasar yang buta digital menjadi 'Digital Warriors' yang sanggup bersaing dengan platform global?

Tantangan ini bukan main-main, karena jika dibiarkan, Semarang hanya akan menjadi penonton saat platform asing menguras daya beli warga lokal tanpa sisa.

Pakar ekonomi dari Universitas Diponegoro mungkin bisa memberikan kalkulasi, tapi warga butuh eksekusi nyata, bukan sekadar teori trickle-down effect yang tak pernah sampai ke bawah.

Mari kita bedah data BPS terbaru: Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berada di kisaran 5 persen, namun ketimpangan (Gini Ratio) masih menjadi hantu yang menakutkan di wilayah perkotaan seperti Semarang.

Inflasi pangan yang seringkali tak terkendali menambah beban bagi warga yang pendapatannya stagnan, membuat jargon 'Semarang Hebat' terdengar hambar di telinga mereka yang lapar.

Kegagalan dalam memberdayakan ekonomi lokal ini adalah ancaman langsung terhadap visi 'ASTA CITA' ke-3, yaitu membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi.

Bagaimana mungkin Indonesia Emas 2045 tercapai jika di salah satu kota strategisnya, para penggerak ekonomi riil masih merasa asing di tanahnya sendiri?

Apakah kita akan terus membiarkan data-data ini hanya menjadi angka mati, atau kita berani melakukan 'Alkimia Data' untuk mengubah masalah ini menjadi kemakmuran?

Pertanyaannya, apakah para elit di Balai Kota punya keberanian untuk membongkar zona nyaman mereka demi para pedagang yang kian terpinggirkan ini?

Analisa Data Eksklusif oleh TIM NATIONAL DATA ALCHEMIST BERNAS