Tragedi Ijazah SMK di Sumatera Utara: Di Tengah Kepulan Asap Pabrik, Pemuda Lokal Jadi Penonton?

MEDAN, 24 Mei 2024. Bayangkan seorang pemuda di Deli Serdang menyeka keringat di bawah terik matahari, menatap cerobong asap kawasan industri yang menjulang tinggi dari kejauhan.

Di tangannya ada map cokelat berisi ijazah SMK dengan nilai kompetensi yang membanggakan, namun sudah ditolak oleh sepuluh HRD perusahaan berbeda karena alasan 'pengalaman'.

Ini bukan sekadar cerita fiksi, melainkan realitas pahit yang mencekik ribuan talenta muda di Sumatera Utara hari ini.

Mengapa mereka yang dididik khusus untuk menjadi tenaga kerja siap pakai justru menjadi kontributor terbesar angka pengangguran di provinsi ini di saat kawasan industri baru terus bermunculan?

Kita harus berani bertanya secara tajam kepada para pemangku kebijakan di Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja Sumatera Utara.

Apa gunanya slogan 'SMK Bisa' dan kurikulum 'link and match' jika kenyataannya lulusan otomotif kita berakhir menjadi kurir paket atau penjaga toko kelontong karena industri enggan melirik?

"Apakah standar kompetensi yang kalian ajarkan sudah kedaluwarsa, atau industri kalian yang terlalu elitis untuk menyerap darah lokal?" Inilah dialog imajiner yang seharusnya bergemuruh di ruang-ruang rapat pemerintahan kita untuk mencari solusi konkret.

Data BPS Sumatera Utara menunjukkan anomali yang mencemaskan: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk lulusan SMK tetap mendominasi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya.

Padahal, pertumbuhan ekonomi Sumut di kuartal terakhir tampak menjanjikan, didorong oleh sektor manufaktur, perkebunan, dan ekspor di berbagai Kawasan Ekonomi Khusus.

Ada jurang besar (gap) antara statistik pertumbuhan ekonomi yang cantik di atas kertas dengan nasib nyata para pencari kerja muda di lapangan.

Jika pertumbuhan ekonomi tidak berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja lokal, lantas untuk siapa sebenarnya pembangunan infrastruktur masif ini dilakukan?

Fenomena ini adalah tamparan keras bagi pilar ke-4 'ASTA CITA' yang dicanangkan pemerintah, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, dan teknologi.

Jika Sumatera Utara gagal menyerap tenaga kerja terampilnya sendiri, kita sedang membuang-buang bonus demografi ke tempat sampah sejarah secara cuma-cuma.

Kawasan Industri Sei Mangkei dan berbagai proyek strategis nasional di wilayah Sumut seharusnya menjadi laboratorium hidup bagi lulusan SMK kita, bukan menjadi benteng tertutup.

Kenapa sertifikasi industri internasional belum menjadi standar wajib di setiap SMK di Sumut agar mereka tak kalah saing dengan tenaga kerja luar daerah atau asing?

Sudah saatnya kita berhenti menyalahkan 'kurangnya pengalaman' dan mulai mempertanyakan integritas kemitraan antara sekolah dan industri di daerah ini.

Apakah perusahaan-perusahaan besar itu hanya ingin menikmati insentif lahan dan pajak tanpa mau berkontribusi pada kedaulatan tenaga kerja lokal?

Bagaimana menurut Anda, haruskah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mewajibkan kuota minimal 70% tenaga kerja lokal bersertifikat untuk setiap investasi baru yang masuk?

Ataukah kurikulum SMK kita yang harus dirombak total menjadi pusat inkubasi bisnis berbasis teknologi agar lulusannya tidak lagi menjadi 'pemburu kerja', melainkan 'pencipta kerja' yang mandiri?

Analisa Data Eksklusif oleh TIM NATIONAL DATA ALCHEMIST BERNAS.