Sultra Mandi Nikel Tapi Rakyat 'Gigit Jari'? Bongkar Teka-Teki Ekonomi Paradoks di Bumi Anoa!

KENDARI, 24 Mei 2024. Bayangkan Anda tinggal di atas 'gunung emas' namun untuk membeli beras pun harus memutar otak dua kali.

Itulah potret satir yang kini menyelimuti Sulawesi Tenggara (Sultra), wilayah yang digadang-gadang sebagai lokomotif ekonomi baru Indonesia Timur.

Setiap hari, kapal-kapal raksasa mengangkut bijih nikel melintasi perairan kita, sementara di daratan, debu smelter menjadi kawan akrab paru-paru warga.

Pertumbuhan ekonomi Sultra seringkali melompat tinggi melampaui rata-rata nasional, namun anehnya, angka kemiskinan seolah membatu, enggan turun secara drastis.

Di pasar-pasar tradisional Kendari hingga pelosok Konawe, keluhan harga pangan yang mencekik tetap menjadi melodi harian yang memilukan.

Pertanyaannya sederhana: Di mana tetesan kemakmuran itu mengalir jika bukan ke kantong rakyat jelata?

Mari kita 'tantang' para pengambil kebijakan dan pakar ekonomi makro. Apa kata Anda melihat disparitas yang begitu menganga ini?

Apakah investasi triliunan ini hanya menjadi angka di atas kertas tanpa efek pengganda (multiplier effect) yang nyata bagi UMKM lokal?

Kita butuh jawaban dari para perancang kebijakan di Sultra. Bagaimana mungkin daerah dengan cadangan nikel terbesar di dunia masih bergelut dengan tantangan stunting dan akses infrastruktur desa yang compang-camping?

Data BPS Sultra menunjukkan anomali yang nyata; sektor pertambangan mendominasi PDRB hingga lebih dari 25%, namun sektor pertanian yang menghidupi mayoritas warga justru mengalami stagnasi.

Indeks Gini di beberapa kabupaten penghasil tambang justru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, mengindikasikan bahwa si kaya makin kaya, sementara si miskin jalan di tempat.

Kondisi ini adalah ancaman langsung terhadap Asta Cita ke-3, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi.

Jika hilirisasi hanya berhenti pada pembangunan smelter tanpa integrasi dengan talenta lokal, maka Sultra hanya akan menjadi penonton di rumah sendiri.

BPS juga mencatat bahwa meskipun ekonomi tumbuh, penyerapan tenaga kerja lokal di sektor high-tech pertambangan masih kalah bersaing dengan tenaga kerja luar.

Hal ini menciptakan kecemburuan sosial yang jika dibiarkan akan menjadi bom waktu bagi stabilitas daerah.

Apakah kita akan terus membiarkan data ini hanya menjadi laporan tahunan yang berdebu di meja kantor dinas?

Ataukah sudah saatnya ada audit radikal terhadap kontribusi sosial perusahaan tambang terhadap kesejahteraan nyata warga Sultra?

Publik menunggu keberanian pemimpin baru untuk mengubah arah kemudi ekonomi dari sekadar ekstraktif menjadi distributif. Jangan sampai Sultra menjadi bukti nyata 'kutukan sumber daya alam' di era modern.

Bagaimana menurut Anda? Apakah solusi 'pajak karbon' atau 'dana abadi daerah' bisa menjadi jalan keluar bagi kebuntuan ekonomi Sultra? Kami mengundang para pakar untuk berhenti berteori dan mulai memberikan aksi nyata.

Analisa Data Eksklusif oleh TIM NATIONAL DATA ALCHEMIST BERNAS.