Paradoks Surga Rempah: Maluku 'Berenang' di Atas Emas Biru Tapi Dompet Pemudanya Kering Kerontang?

Ambon, 22 Mei 2024.

Bayangkan Anda berdiri di pesisir Pantai Natsepa, menghirup aroma laut yang kaya akan Tuna dan Cakalang, namun di saat yang sama Anda memegang surat penolakan kerja yang ke-20 kalinya.

Inilah realitas pahit yang menyayat hati ribuan pemuda di Maluku, sebuah wilayah yang secara historis adalah magnet dunia, namun kini seolah menjadi anak tiri dalam perputaran ekonomi modern.

Kekayaan alam yang melimpah di Bumi Raja-Raja ini tidak berbanding lurus dengan isi piring nasi warganya.

Kita melihat kapal-kapal besar mengeruk kekayaan laut kita, sementara putra daerah hanya bisa menonton dari kejauhan tanpa akses modal maupun teknologi untuk ikut berpesta di rumah sendiri.

Di manakah letak keadilan ekonomi ketika 'Lumbung Ikan Nasional' hanyalah slogan yang menghiasi baliho pejabat saat kampanye?

Rasa frustasi ini nyata, merayap di gang-gang sempit Kota Ambon hingga ke pelosok Maluku Tenggara, menciptakan api keresahan yang siap membakar harapan masa depan.

Kita harus menantang para pengambil kebijakan secara terbuka: Apa kabar rencana besar industrialisasi perikanan di Maluku?

Apakah kita hanya akan terus menjadi penonton yang menyediakan bahan mentah untuk diperkaya oleh tangan-tangan asing, sementara angka kemiskinan kita tetap menjadi 'juara' di level nasional?

Wahai para pakar ekonomi dan pemimpin daerah, coba jelaskan bagaimana strategi Anda untuk memutus rantai paradoks ini?

Jangan lagi beri kami retorika tentang potensi, beri kami rincian tentang lapangan kerja nyata yang bisa diakses oleh lulusan Universitas Pattimura tanpa perlu menyogok atau punya 'orang dalam'.

Data BPS Maluku menunjukkan angka pengangguran yang masih berada di atas rata-rata nasional, sebuah tamparan keras bagi narasi pertumbuhan ekonomi yang sering digembar-gemborkan.

Jika pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh segelintir elit dan korporasi besar, maka itu bukanlah pertumbuhan, melainkan perampokan sistematis terhadap hak-hak warga lokal.

Kondisi ini merupakan ancaman langsung terhadap pilar kedua Asta Cita, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan sains teknologi.

Bagaimana kita bisa bicara tentang Indonesia Emas 2045 jika pemuda di wilayah strategis seperti Maluku justru terpinggirkan dan tidak memiliki daya saing akibat minimnya infrastruktur industri hilir?

Kegagalan dalam mengelola potensi maritim ini bukan hanya masalah lokal, tapi kegagalan nasional dalam mendistribusikan kemakmuran secara merata.

Jika Maluku terus dibiarkan menganggur di tengah kelimpahan ikan dan nikel, maka kita sedang menabung bom waktu sosial yang bisa meledak kapan saja akibat ketimpangan yang terlalu tajam.

Sekarang pertanyaannya: Apakah kita akan membiarkan data-data ini tetap menjadi angka mati di atas kertas BPS, atau kita berani melakukan 'Alkimia Data' untuk mengubah masalah ini menjadi emas kemakmuran?

Diapakan agar pemuda Maluku bisa menjadi tuan rumah di lautnya sendiri dan bukan sekadar buruh kasar dengan upah minimum?

Publik menunggu jawaban konkret, bukan sekadar janji-janji manis di musim pemilihan yang akan datang. Maluku butuh aksi nyata, bukan sekadar seremoni peresmian gedung yang isinya kosong melompong.

Analisa Data Eksklusif oleh TIM NATIONAL DATA ALCHEMIST BERNAS