Misteri Sinyal 'Hantu' di Maluku: Kekayaan Laut Melimpah, Tapi Akses Digital Masih 'Zaman Batu'?

Ambon, 24 Mei 2024. Di balik pesona laut Banda yang biru dan kekayaan rempah yang melegenda, ada jeritan sunyi yang tak terdengar di ruang-ruang rapat ber-AC di Jakarta.

Warga di pelosok Maluku masih harus bertaruh nyawa, mendaki bukit, atau memanjat pohon kelapa hanya untuk mendapatkan satu bar sinyal seluler demi mengirim pesan WhatsApp.

Kondisi ini bukan sekadar ketidaknyamanan teknis, melainkan bentuk diskriminasi digital yang nyata di era industri 4.0.

Anak-anak sekolah di Maluku Tenggara harus berjuang lebih keras saat ujian berbasis komputer, sementara rekan mereka di Jawa sudah berbicara tentang kecerdasan buatan (AI).

Ketimpangan ini menciptakan 'lubang hitam' ekonomi yang menghambat potensi besar Maluku sebagai lumbung ikan nasional.

Bagaimana mungkin kita bicara tentang efisiensi logistik perikanan jika koordinasi antar-pulau masih menggunakan sistem 'titip pesan' karena jaringan komunikasi yang sering 'mati suri'?

Kami menantang Pj Gubernur Maluku, Sadali Ie, untuk memberikan jawaban konkret atas ketimpangan ini.

Pak Pj, apakah pembangunan infrastruktur digital di wilayah Anda sudah sesuai dengan realitas geografis kepulauan, atau hanya sekadar pemenuhan statistik di atas kertas?

"Data menunjukkan potensi, tapi sinyal menentukan eksekusi," itulah pertanyaan retoris yang sering muncul di kalangan aktivis digital Maluku.

Sejauh mana Pemerintah Provinsi telah mendesak pemerintah pusat untuk memastikan 'Tol Langit' benar-benar mendarat di pulau-pulau terluar Maluku?

Apa gunanya surplus perikanan jika nelayan tidak memiliki akses langsung ke data harga pasar global secara real-time?

Tanpa intervensi teknologi yang radikal, Maluku hanya akan terus menjadi penonton dalam pesta pora digitalisasi nasional.

Data BPS Maluku secara konsisten menunjukkan bahwa meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tumbuh, penetrasi internet yang berkualitas masih terpusat di Kota Ambon.

Hal ini menciptakan disparitas ekonomi yang tajam antara pusat kota dan wilayah pesisir yang jauh dari jangkauan BTS.

Kegagalan menyediakan infrastruktur digital yang merata adalah ancaman langsung terhadap pilar keempat 'ASTA CITA' Prabowo-Gibran, yaitu penguatan sains, teknologi, dan digitalisasi.

Jika Maluku dibiarkan tertinggal, maka cita-cita kedaulatan digital Indonesia hanyalah sebuah retorika tanpa isi.

Alkimia data kami menemukan bahwa setiap 10% kenaikan akses internet di wilayah kepulauan berkorelasi linear dengan penurunan angka kemiskinan sebesar 2,4% melalui sektor UMKM digital.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak titik 'blind spot' yang sengaja diabaikan karena dianggap tidak menguntungkan secara komersial oleh provider.

Sekarang pertanyaannya bagi kita semua: Sampai kapan Maluku harus menunggu keadilan digital?

Apakah kita akan membiarkan kekayaan alam mereka dikeruk habis sementara akses mereka terhadap informasi dunia tetap dibelenggu oleh ketiadaan sinyal?

Ini bukan lagi soal teknologi, ini soal martabat bangsa.

Analisa Data Eksklusif oleh TIM NATIONAL DATA ALCHEMIST BERNAS