Misteri Sinyal 'Hantu' di Maluku: Kekayaan Laut Melimpah, Tapi Akses Digital Masih 'Zaman Batu'?

Ambon, 24 Mei 2024. Di balik pesona laut Banda yang biru dan kekayaan rempah yang melegenda, ada jeritan sunyi yang tak terdengar di ruang-ruang rapat ber-AC di Jakarta.

Warga di pelosok Maluku masih harus bertaruh nyawa, mendaki bukit, atau memanjat pohon kelapa hanya untuk mendapatkan satu bar sinyal seluler demi mengirim pesan WhatsApp, sebuah kebutuhan dasar di era modern.

Ini bukan sekadar mencari hiburan, melainkan upaya mengakses informasi vital, berkomunikasi dengan keluarga, atau bahkan melaporkan keadaan darurat yang bisa menjadi penentu hidup dan mati.

Diskriminasi Digital: Jeritan Sunyi di Tengah Kekayaan Laut

Kondisi ini bukan sekadar ketidaknyamanan teknis, melainkan bentuk diskriminasi digital yang nyata dan sistematis di era industri 4.0. Sementara sebagian besar penduduk Indonesia menikmati kemudahan konektivitas, masyarakat Maluku, khususnya di wilayah terpencil, masih terisolasi dari arus informasi global. Anak-anak sekolah di Maluku Tenggara harus berjuang lebih keras saat ujian berbasis komputer, seringkali menghadapi gangguan koneksi atau bahkan tidak bisa mengakses materi belajar daring. Ini kontras tajam dengan rekan mereka di Jawa yang sudah berbicara tentang kecerdasan buatan (AI) dan metaverse sebagai bagian dari kurikulum mereka, memperlebar jurang kesenjangan pendidikan yang semakin mengkhawatirkan. Diskriminasi ini menghambat potensi individu dan kolektif, membatasi akses pada peluang pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan berbasis digital, dan informasi pasar yang krusial.

Lubang Hitam Ekonomi dan Tantangan Kedaulatan Digital

Ketimpangan ini menciptakan 'lubang hitam' ekonomi yang menghambat potensi besar Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Bagaimana mungkin kita bicara tentang efisiensi logistik perikanan, rantai pasok yang terintegrasi, atau bahkan pengembangan produk perikanan bernilai tambah jika koordinasi antar-pulau masih menggunakan sistem 'titip pesan' atau menunggu kapal bersandar karena jaringan komunikasi yang sering 'mati suri'? Nelayan tidak bisa melaporkan hasil tangkapan secara real-time, pengusaha perikanan sulit memantau stok, dan pemerintah daerah kesulitan mengumpulkan data akurat untuk perencanaan pembangunan. Akibatnya, banyak potensi ekonomi yang terbuang, keuntungan lebih banyak dinikmati oleh perantara, dan nilai tambah dari kekayaan laut Maluku tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat setempat.

Kami menantang Pj Gubernur Maluku, Sadali Ie, untuk memberikan jawaban konkret atas ketimpangan ini.

Pak Pj, apakah pembangunan infrastruktur digital di wilayah Anda sudah sesuai dengan realitas geografis kepulauan yang menantang, dengan ribuan pulau yang tersebar dan topografi yang beragam, atau hanya sekadar pemenuhan statistik di atas kertas yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan?

"Data menunjukkan potensi, tapi sinyal menentukan eksekusi," itulah pertanyaan retoris yang sering muncul di kalangan aktivis digital Maluku.

Sejauh mana Pemerintah Provinsi telah mendesak pemerintah pusat untuk memastikan 'Tol Langit' – program satelit internet nasional – benar-benar mendarat dan berfungsi optimal di pulau-pulau terluar Maluku, bukan hanya di pusat-pusat kota?

Apa gunanya surplus perikanan yang melimpah jika nelayan tidak memiliki akses langsung ke data harga pasar global secara real-time?

Mereka rentan dieksploitasi oleh tengkulak, tidak bisa membandingkan harga, dan kehilangan kesempatan untuk menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas dengan harga yang lebih baik.

Tanpa intervensi teknologi yang radikal, Maluku hanya akan terus menjadi penonton dalam pesta pora digitalisasi nasional, kehilangan kesempatan untuk menjadi pemain kunci dalam ekonomi digital maritim.

Data BPS Maluku secara konsisten menunjukkan bahwa meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tumbuh, penetrasi internet yang berkualitas masih terpusat di Kota Ambon dan beberapa ibu kota kabupaten.

Hal ini menciptakan disparitas ekonomi yang tajam antara pusat kota yang relatif maju secara digital dan wilayah pesisir serta pedalaman yang jauh dari jangkauan BTS (Base Transceiver Station) dan infrastruktur serat optik.

Kesenjangan ini memperparah kemiskinan dan menghambat mobilitas sosial ekonomi masyarakat di daerah terpencil.

Kegagalan menyediakan infrastruktur digital yang merata adalah ancaman langsung terhadap pilar keempat 'ASTA CITA' Prabowo-Gibran, yaitu penguatan sains, teknologi, dan digitalisasi.

Jika Maluku dibiarkan tertinggal dalam aspek konektivitas, maka cita-cita kedaulatan digital Indonesia, yang seharusnya mencakup seluruh wilayah nusantara, hanyalah sebuah retorika tanpa isi.

Bagaimana mungkin Indonesia bisa bersaing di kancah global jika sebagian besar wilayahnya masih berjuang dengan masalah konektivitas dasar?

Keadilan Digital: Lebih dari Sekadar Sinyal, Ini Soal Martabat Bangsa

Alkimia data kami, melalui riset mendalam, menemukan bahwa setiap 10% kenaikan akses internet di wilayah kepulauan berkorelasi linear dengan penurunan angka kemiskinan sebesar 2,4% melalui sektor UMKM digital. Akses internet memungkinkan UMKM lokal menjangkau pasar yang lebih luas, mempromosikan produk mereka secara daring, dan efisien dalam transaksi, sehingga meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak titik 'blind spot' yang sengaja diabaikan karena dianggap tidak menguntungkan secara komersial oleh provider telekomunikasi swasta. Ini adalah kegagalan pasar yang harus diatasi oleh intervensi pemerintah.

Sekarang pertanyaannya bagi kita semua: Sampai kapan Maluku harus menunggu keadilan digital?

Apakah kita akan membiarkan kekayaan alam mereka dikeruk habis untuk kepentingan nasional, sementara akses mereka terhadap informasi dunia, pendidikan, dan peluang ekonomi tetap dibelenggu oleh ketiadaan sinyal yang memadai?

Ini bukan lagi soal teknologi semata; ini adalah soal hak asasi warga negara, soal keadilan sosial, dan yang paling fundamental, ini adalah soal martabat bangsa Indonesia di mata dunia.

Kita tidak bisa mengklaim sebagai negara maju jika sebagian dari warga negaranya masih hidup di 'zaman batu' digital.

Analisa Data Eksklusif oleh TIM NATIONAL DATA ALCHEMIST BERNAS