YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Merespon soal deklarasi dukungan perangkat desa kepada salah satu pasangan Capres-Cawapres di Jakarta beberapa waktu lalu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X minta aparat pemerintah desa di wilayahnya tetap netral.
Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini mengakui bahwa perangkat desa di wilayahnya sudah mendeklarasikan komitmennya untuk netral selama Pemilu berlangsung.
“Saya tidak bisa berkomentar ya, itu urusannya peserta pemilu, tapi saya sudah mendeklarasikan bahwa perangkat desa harus netral. Itu saja,” kata Sultan, Selasa, 21 November 2023.
Bahkan Sultan menyebut, akan menyiapkan sanksi kepada perangkat desa yang melanggar aturan tersebut.
“Konsekuensi itu nanti akan kita pikirkan, tapi jangan sekarang. Nanti dikira kami mengancam, nanti salah lagi,” ujarnya.
Baca Juga: 7000 Lurah dan Pamong se-DIY Siap Deklarasi Pesta Demokrasi Damai
Sultan menegaskan, yang terpenting semua pihak bisa melaksanakan dan konsisten untuk memegang kesepakatan bersama.
Sementara Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib mengatakan, perangkat desa dan seluruh pengurusnya wajib netral selama pemilu berlangsung.
“Mereka harus netral, sebab sebagai pelayan publik melayani semua, nggak boleh berpihak,” katanya.
Najib juga menambahkan, akan ada konsekuensinya apabila ditemukan pelanggaran.
Dia juga mengakui pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap potensi pelanggaran pemilu.
“Jangan sampai tidak netralnya aparat pemerintahan membuat penyelenggara pemilu jadi tidak jujur dan cacat oleh tindakan sekelompok orang,” tandasnya.
Baca Juga: Yogyakarta Deklarasi Pemilu Damai 2024
Namun, Najib menyampaikan, hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya pelanggaran netralitas aparat pemerintahan di wilayah DIY. (mar)

