JAKARTA, BERNAS.ID – Kemacetan parah di Tanjung Priok selama tiga hari berturut-turut memperburuk deretan masalah yang tengah melilit Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah menyampaikan permintaan maaf dan menyalahkan lonjakan aktivitas truk bongkar muat Pelindo sebagai penyebab utama.
Baca Juga : Pengamat Minta Pemprov DKI Lakukan Kajian Sebelum Terapkan Taman Buka 24 Jam
Namun pengamat kebijakan publik Sugiyanto (SGY) menilai permintaan maaf itu tidak cukup. “Gubernur harus bertindak nyata, bukan hanya minta maaf. Warga butuh solusi cepat dan terukur,” tegas SGY, Sabtu (19/4/2025).
Ia menyoroti lemahnya koordinasi antara instansi serta minimnya antisipasi terhadap potensi krisis di ibu kota. Tak hanya Tanjung Priok, Jakarta kini juga tengah dihantam sejumlah persoalan serius lain, seperti banjir dan bau menyengat dari fasilitas RDF Rorotan yang membuat peresmian ditunda.
Kemudian kasus pembubaran paksa pendemo di depan DPR/MPR oleh Satpol PP yang menuai kecaman, program normalisasi Ciliwung yang macet, serta sistem Bank DKI yang dibobol, memicu kekhawatiran soal keamanan dana publik.
Baca Juga : Pramono-Rano Harus Antisipasi Manuver Pejabat yang Berebut Jabatan di Awal Pemerintahan
“Ini bukan soal satu-dua masalah teknis.
Ini menunjukkan krisis tata kelola. Gubernur harus segera membenahi cara kerja seluruh jajaran,” tambah SGY.
Ia juga mengingatkan pentingnya keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan. “Jangan semua ditangani tertutup. Masyarakat Jakarta harus diajak berpikir dan bertindak bersama,” katanya.
Meski mengapresiasi sikap tenang dan terbuka Gubernur Pramono, SGY menegaskan bahwa kepemimpinan dinilai dari tindakan, bukan pernyataan. “Situasi Jakarta hari ini butuh kerja konkret, bukan pencitraan,” pungkasnya. (DID)