DPRD DKI Sentil Dharma Jaya, Desak Transparansi dan Evaluasi Total BUMD

JAKARTA, BERNAS.ID – Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, melontarkan kritik keras kepada Perumda Dharma Jaya yang belakangan disorot publik.

Menurutnya, transparansi pengelolaan keuangan BUMD bukan hanya sekadar jargon, tetapi harus benar-benar dibuktikan kepada masyarakat.

“Saya sangat setuju soal transparansi BUMD.

Tapi jangan hanya Dharma Jaya yang dibicarakan, masih banyak lagi yang harus dipelototi.

Semua laporan keuangan harus dipublikasikan, termasuk tunjangannya juga dong, serta sistem rekrutmennya,” tegas Wahyu di Jakarta, Kamis (11/9/2025).

Baca Juga : DPRD DKI Janji Kawal Tuntutan AMPSI soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya

Wahyu mengingatkan bahwa keberadaan BUMD seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi Jakarta, bukan justru menjadi beban.

“Kita minta BUMD-BUMD ini bisa menjadi faktor penggerak ekonomi daerah, sumber PAD, serta membuka lapangan kerja.

Mereka juga harus saling bersinergi, baik antar-BUMD maupun dengan OPD,” ujarnya.

Ia juga menyinggung kelemahan mendasar Pemprov DKI yang hingga kini belum memiliki BUMD di sektor energi.

“Ini PR besar. Kita butuh BUMD energi yang bisa menopang kebutuhan Jakarta di masa depan.

Semoga Pak Gubernur bisa membaca ini dan mengambil langkah konkret,” tegas Wahyu.

Desakan ini sekaligus menjadi peringatan bagi Dharma Jaya dan BUMD lain di Jakarta agar segera memperbaiki tata kelola, memperkuat transparansi, serta mengembalikan kepercayaan publik.

Baca Juga : Nur Afni: Penunjukan Dewan Pengawas BUMD Harus Berdasarkan Kinerja, Bukan Kedekatan

Sebelumnya Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025) siang.

Dalam unjukrasa tersebut pimpinan DPRD DKI menemui perwakilan AMPSI.

Dalam pertemuan itu, AMPSI menyoroti dua isu utama yakni transparansi tunjangan anggota dewan, terutama dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Fokus utama diarahkan ke PD Dharma Jaya, BUMD bidang pangan yang sejak lama disebut bermasalah.

“Jangan hanya mencari keuntungan, tapi harus lebih bermanfaat bagi rakyat,” kata perwakilan AMPSI Muhammad Ikhsan, beberapa waktu lalu.

(DID)