Demokrat Soroti Celah Raperda KTR, Promosi Rokok Digital belum Tersentuh

JAKARTA, BERNAS.ID – Anggota Pansus Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Ali Muhammad Johan, mengkritik sejumlah kelemahan dalam rancangan regulasi tersebut.
Salah satunya, belum adanya aturan tegas soal promosi rokok melalui media digital seperti TikTok dan Instagram.
“Promosi rokok lewat influencer di media sosial belum disentuh sama sekali.
Ini celah besar.
Harus ada aturan larangan di ruang digital dan sanksi tegas untuk pelanggarnya,” tegas Ali saat dikonfirmasi, Rabu (25/6/2025).
Baca Juga : Pansus KTR DPRD DKI Bahas Ketentuan Umum dan Ruang Merokok, Target Rampung Tahun Ini
Masterclass AI & Fullstack — Sertifikasi Google Gratis
Kuasai AI, Cloud, dan Fullstack Development. Akses 100+ slide interaktif di Slid1st Academy.
Daftar Sekarang — Gratis →Warta Pilihan Redaksi:
BERNAS Growth Academy: Belajar Investasi & Web3 dari NolIa menilai, definisi KTR dalam Pasal 1 Ayat 8 masih belum cukup kuat karena belum mengatur larangan dalam radius tertentu dari tempat sensitif seperti sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, dan taman bermain.
“Perlu penegasan radius larangan, misalnya 200 meter dari area vital yang banyak anak-anak,” katanya.
Terkait ruang merokok, Ali menyebut pasal yang mengizinkan smoking room perlu pengaturan lebih ketat.
“Kalau masih diizinkan, harus ada filtrasi udara yang benar-benar efektif, minimal pakai sistem HEPA filter,” ujarnya.
Baca Juga : DPRD DKI Pertimbangkan Dampak Ekonomi dalam Penyusunan Perda KTR
Ali juga menyoroti soal edukasi publik yang diatur dalam Pasal 15.
Menurutnya, kampanye bahaya rokok hanya akan jadi formalitas tanpa dukungan anggaran yang cukup dari APBD.
“Kita dorong ada alokasi anggaran khusus untuk edukasi agar kampanye anti-rokok bisa jalan dan tidak cuma jadi jargon,” tambahnya.
Di bidang penegakan, Ali meminta agar peran Satpol PP yang disebut dalam Pasal 16 Ayat 3 diperkuat.
“Kalau Satpol PP yang tangani, berarti perlu tambahan personel, pelatihan, dan fasilitas biar pengawasan bisa maksimal,” ucapnya.
Fraksi Demokrat, tegas Ali, ingin Raperda ini tidak hanya berhenti di atas kertas.
“Kalau mau efektif, jangan setengah-setengah. Harus tegas menyasar akar persoalan dan menjawab tantangan zaman, termasuk dunia digital,” pungkasnya. (DID)
📊 Survei Kilat BERNAS
Apakah Anda tertarik kuliah lagi?
Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.
Akselerasi Pertumbuhan Finansial
Dukung Ekosistem Literasi & Dapatkan B-Points Rewards
Sebarkan Insight Ini
Gunakan link personal Anda untuk mengundang analis lain dan dapatkan poin eksosistem secara otomatis.
Kutip Sebagai Sumber
Format sitasi siap pakai untuk laporan profesional, skripsi, atau publikasi media lainnya.
Kuliah GRATIS via Teaching Factory — Income Sharing Agreement
Tidak perlu bayar uang kuliah! Kuliah S1/D3 di UNMAHA, kampus pencetak pengusaha. Bayar hanya 15% dari gaji setelah Anda bekerja.

Warta Terkait NASIONAL
Local Intelligence Node
Panduan Strategis Biaya Paspor dan Cara Urus Online 2024 di Kalimantan Timur
Strategi Taktis Daftar NPWP Online Terbaru Untuk Akselerasi Karir Digital Global
HUT 62 Sulteng, Gubernur Soroti 80 Ribu Rumah Tak Layak
Ingin Terus Mengikuti Tren Finansial di NASIONAL?
Dapatkan akses eksklusif ke direktori berita bisnis dan ekonomi dari 500+ kota di seluruh nusantara.
Populer di dk jakarta
Semantic Authority Linker
Lanjutkan Literasi Strategis Anda