Deklarasi Jakarta Dibacakan, Ini Isi Hasil Pertemuan PUIC

JAKARTA,BERNAS.ID – Konferensi ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) resmi ditutup dengan pembacaan Deklarasi Jakarta oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Mardani Ali Sera.

Menurut Mardani, Deklarasi Jakarta sebagai wujud komitmen bersama parlemen Islam dunia dalam memperjuangkan perdamaian global, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

“Memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina dan komunitas Muslim secara global,” ujar Mardani saat membacakan deklarasi di hadapan para delegasi dari negara-negara anggota OKI di Kompleks Parlemen, Jakarta (15/5/202.

Baca Juga :Strategi Prabowo Membantu Persoalan Global Utamanya Umat Islam

Acara yang digelar pada 12–15 Mei 2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta ini menghasilkan komitmen bersama parlemen negara-negara Islam untuk memperjuangkan perdamaian global, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta membela hak-hak rakyat Palestina dan komunitas Muslim di seluruh dunia.

Dalam deklarasi tersebut, PUIC menegaskan kembali pentingnya solidaritas dunia Islam dalam menghadapi ketidakadilan global serta mendukung perjuangan rakyat Palestina.

“Deklarasi juga menjadi penanda tekad bersama untuk memperkuat institusi yang transparan, akuntabel, dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman,” terangnya.

Baca Juga :Mangkunegara I, Salah Satu Sosok Penting Pembentuk Islam Jawa

Deklarasi Jakarta turut menyoroti isu-isu mendesak seperti agresi militer Israel di Gaza, meningkatnya Islamofobia secara global, dan pentingnya penguatan lembaga negara yang tangguh dan akuntabel.

“PUIC menyerukan serangan militer Israel harus segera dihentikan, membebaskan tahanan Palestina, serta dukungan penuh terhadap solusi dua negara dan keanggotaan penuh Palestina di berbagai forum internasional,” tegas Mardani.

Isu lainnya yang menjadi perhatian adalah konflik antara Pakistan dan India.

Dalam deklarasi disebutkan, PUIC juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk mendorong penyelesaian damai atas seluruh persoalan yang belum tuntas termasuk sengketa Jammu dan Kashmir sesuai dengan aspirasi rakyat Kashmir dan resolusi Dewan Keamanan PBB.

“PUIC juga mendesak kedua negara untuk menahan diri, menghindari eskalasi yang bisa mengganggu stabilitas kawasan dan menegakkan prinsip hukum internasional serta perlindungan terhadap warga sipil,” tegasnya lagi.

Deklarasi Jakarta menekankan pentingnya penguatan peran dan kapasitas kelembagaan PUIC dalam menjawab berbagai tantangan global.

“Seruan untuk reformasi kelembagaan PUIC agar menjadi organisasi antar parlemen yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan global, pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, pemberdayaan pemuda dan perempuan, dan peningkatan kerja sama teknologi,” imbuh Mardani.

Sebagai tindak lanjut konkret, deklarasi juga menyebut bahwa Sekretaris Jenderal PUIC diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti butir-butir pernyataan dan melaporkan implementasinya kepada Troika PUIC dalam waktu enam bulan ke depan.

Konferensi PUIC ke-19 ini dibuka dan ditutup oleh Ketua DPR, Puan Maharani, sementara Presiden Prabowo Subianto juga hadir dalam pembukaan dan memberikan sambutan pada Rabu malam, 14 Mei 2025.

Konferensi tahun ini diikuti oleh 38 negara dari total 54 anggota OKI.

Konferensi PUIC-19 merupakan bagian dari agenda Organisasi Kerja Sama Islam yang merupakan forum kerja sama antar parlemen negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam.

(FIE)