Yusuf Rendy Manilet, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menegaskan bahwa ketidakpastian kebijakan tarif Amerika Serikat berpotensi menahan ekspansi investasi manufaktur di Indonesia.
Perusahaan menunda keputusan bisnis penting termasuk pembelian mesin dan perekrutan tenaga kerja.
Para pelaku usaha mengambil sikap wait and see sambil menunggu besaran tarif final.
Proses penetapan tarif yang belum memberikan kepastian membuat mereka kesulitan menghitung struktur biaya ekspor ke pasar AS.
Hal ini penting bagi pembaca karena keputusan investasi yang tertunda dapat memengaruhi stabilitas lapangan kerja dan pertumbuhan industri dalam jangka panjang.
Dampak Langsung pada Ekspor dan Kapasitas Produksi
Dampak langsung terlihat pada penundaan pesanan dan penyesuaian volume ekspor.
Subsektor tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur paling rentan karena ketergantungan tinggi terhadap pasar Amerika Serikat.
Investor asing yang menjadikan Indonesia basis produksi untuk pasar AS menjadi lebih berhati-hati dalam merencanakan kegiatan usaha mereka.
Penurunan margin dan pengurangan kapasitas produksi berpotensi memperlambat penyerapan tenaga kerja.
Dampak ini merambat ke rantai pasok UMKM domestik yang mendukung industri manufaktur.
Ketika perusahaan besar menahan ekspansi, pemasok kecil yang bergantung pada pesanan dari sektor tersebut juga mengalami tekanan yang sama, menciptakan efek berantai di seluruh ekosistem bisnis lokal.
Respons Pemerintah dan Konsultasi Internasional
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan pemerintah terus berkonsultasi dengan USTR.
Indonesia termasuk dalam kelompok 17 negara yang dikenai tambahan tarif 10 persen berdasarkan investigasi Section 301 Trade Act of 1974 terhadap 60 negara dan wilayah terkait isu perdagangan termasuk tenaga kerja paksa.
"Dampak yang lebih besar justru terjadi pada investasi.
Perusahaan menahan ekspansi kapasitas, pembelian mesin, hingga perekrutan tenaga kerja karena khawatir struktur biaya berubah ketika tarif final ditetapkan," ujar Yusuf Rendy Manilet.
Pernyataan ini menyoroti pentingnya kepastian kebijakan bagi perencanaan bisnis jangka panjang.
"Pemerintah Indonesia mencermati pengakuan USTR bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang secara aktif berkomitmen dan memiliki kerangka regulasi untuk mencegah serta memberantas praktik kerja paksa," kata Haryo Limanseto.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi untuk memperoleh perlakuan yang lebih baik dalam negosiasi perdagangan.
Pemerintah mendorong diversifikasi pasar ekspor dan penguatan negosiasi bilateral agar tarif yang lebih kompetitif dapat diperoleh.
Percepatan implementasi regulasi anti forced labor yang telah diakui USTR juga menjadi prioritas.
Langkah-langkah tersebut bertujuan menjaga daya saing produk Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Subsektor elektronik dan barang konsumsi memiliki risiko lebih kecil karena pasar ekspor lebih beragam.
Namun, seluruh pelaku usaha tetap mengamati perkembangan agar dapat menyesuaikan strategi dengan cepat ketika kepastian tarif akhirnya tersedia.

