Bupati Waropen: Dana Transfer Harus Cerminkan Kondisi Nyata di Daerah Terpencil

JAKARTA, BERNAS.ID – Bupati Waropen, Drs.

Fransiscus Xaverius Mote, M.Si, menegaskan bahwa mekanisme penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat perlu mempertimbangkan kondisi riil yang dihadapi daerah-daerah terpencil seperti Waropen.

Penegasan itu disampaikan Mote dalam dua forum penting di Jakarta, yakni pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan rapat koordinasi evaluasi dana transfer bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah, beberapa waktu lalu.

“Dana transfer harus mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan.

Kami di Waropen menghadapi tantangan geografis yang tidak ringan, ditambah dengan peningkatan jumlah penduduk dan ASN di tahun 2025.

Itu semua membutuhkan penyesuaian anggaran,” kata Mote.

Baca Juga : Bupati Waropen Pastikan Pembiayaan Beasiswa SUP Diselesaikan Hingga 2026

Saat pertemuan dengan Mendagri, Bupati Mote menyampaikan bahwa tambahan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan sumber dana lainnya diperlukan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, akses transportasi yang terbatas, hanya dapat dijangkau melalui jalur laut, udara, dan sebagian darat, memperbesar biaya pembangunan infrastruktur dan layanan dasar.

“Waropen adalah wilayah dengan luas daratan besar di Papua, namun aksesnya belum merata.

Kami butuh dana lebih untuk mengejar ketertinggalan dan memastikan program-program menyentuh masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi langkah aktif Bupati Mote dalam menyuarakan kebutuhan daerahnya.

Tito menyatakan pemerintah pusat siap mendukung percepatan pembangunan di Waropen, bahkan langsung menindaklanjuti pembahasan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr.

Ribka Haluk, untuk menyiapkan skema penyesuaian dana.

Baca Juga : FX Mote Dilantik sebagai Bupati Waropen, Siap Pimpin Periode 2025-2030

Usai bertemu Mendagri, Bupati Mote turut hadir dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Dana Transfer bersama delapan kabupaten dan satu kota di Papua yang dipimpin langsung oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah sekaligus Pj Gubernur Papua, Dr.

Drs. Agus Fatoni, M.Si.

Dalam forum itu, Mote kembali menegaskan bahwa formulasi dana transfer harus fleksibel dan responsif terhadap dinamika daerah.

“Kami menyadari ada aturan nasional, tapi Waropen punya tantangan yang unik.

Penambahan ASN dari honorer, PPPK, dan formasi 2024 membuat beban fiskal meningkat.

Ini harus jadi pertimbangan,” tegasnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Papua Agus Fatoni menyampaikan bahwa rakor digelar untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD dan memastikan daerah bisa mengoptimalkan pendapatan serta belanja.

“Kita ingin daerah bisa mengelola APBD secara efektif, termasuk dengan dukungan alokasi dana yang sesuai kebutuhan,” kata Fatoni.

Melalui forum-forum strategis ini, Bupati Mote berharap aspirasi daerah seperti Waropen tidak hanya didengar, tetapi juga direspons dalam bentuk kebijakan konkret.

Ia menegaskan bahwa pembangunan di daerah tertinggal tidak boleh diperlakukan sama dengan wilayah yang sudah maju. “Keadilan fiskal adalah kunci pemerataan pembangunan,” tutupnya. (DID)