Budi Arie Klarifikasi Soal Tudingan Terima Fee 50 Persen Amankan Situs Judol, Cuma Omon-omon

JAKARTA,BERNAS.ID – Mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi membantah dirinya menerima 50 persen uang hasil perlindungan situs judi online, yang dilakukan sejumlah oknum pegawai di Kementerian Komunikasi dan Informasi, yang sekarang menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.

“Itu adalah narasi jahat yang menyerang harkat dan martabat saya pribadi,” ujar Budi Arie, Senin (19/5/2025).

Budi Arie menekankan, narasi alokasi 50 persen uang dari hasil perlindungan situs judi online itu merupakan omon-omon mereka nanti kasih jatah 50 persen.

Baca Juga :Akhera Sebut Tidak ada Keterlibatan Budi Arie Dalam Kasus Judol

“Saya tidak tahu ada kesepakatan itu.

Mereka juga tidak pernah memberi tahu. Apalagi aliran dana.

Faktanya tidak ada. Justru ketika itu, saya malah menggencarkan pemberantasan situs judol.

Boleh dicek jejak digitalnya,” paparnya.

Budi Arie memaparkan, ada tiga poin penting yang dapat membuktikan bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam perlindungan situs judi online, seperti narasi yang beredar.

Pertama, mereka (para tersangka) tidak pernah bilang ke akan memberi 50 persen.

Mereka tidak akan berani bilang, karena akan langsung diproses hukum.

“Jadi sekali lagi, itu omongan mereka saja.

Pakai nama menteri supaya jualannya laku,” bebernya.

Kedua, Budi Arie tidak tahu-menahu praktik jahat yang dilakukan mantan anak buahnya.

Dia baru tahu setelah kasus itu diselidiki kepolisian dan terungkap ke masyarakat.

Baca Juga :Soal Dugaan Budi Arie Terlibat Kasus Judol, Pemerintah Hormati Proses Hukum

“Ketiga, tidak ada aliran dana dari mereka ke saya.

Ini yang paling penting.

Bagi saya, itu sudah sangat membuktikan,” tambahnya.

Nama Budi Arie muncul dalam dakwaan kasus oknum pegawai Kemenkominfo melindungi situs judol dari pemblokiran, yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Budi Arie Setiadi disebut mendapatkan 50 persen komisi untuk mengamankan situs judi online yang akan diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang kini berubah nomenklatur menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.

(FIE)