SLEMAN, BERNAS.ID – Sebagai seorang istri anggota Polri, Dr Sri Purwadi, SPd, SH, MHum ingin memberikan kontribusinya kepada masyarakat, bangsa, dan negara melalui ilmu hukum yang dikuasainya. Profesi advokat yang baru disandangnya semakin memudahkan cita-citanya tersebut.
Ia mengatakan untuk advokasi yang akan ditanganinya, akan fokus kepada dua hal, pertama kelompok rentan ibu dan anak, serta yang kedua, bahasa hukum atau linguistik forensik saksi ahli, mengungkap tindak kejahatan atau tindak pidana dari bahasa hukum.
“Misal, kekerasan dalam rumah tangga, saya lebih advokasi dalam hal itu, tapi tidak selalu bertujuan memenangkan perkara. Yang utama masyarakat paham tentang kedudukannya sebagai warga negara di bidang hukum, berkaitan dengan hak dan kewajiban.
Semacam konsultasi bantuan hukum,” jelasnya seusai mengikuti pengambilan sumpah advokat oleh Peradi, Rabu (27/1/2021).
Melalui profesi advokat ini, anggota Bhayangkari ini juga ingin menepis anggapan sejumlah masyarakat bahwa istri polisi itu berada di zona zaman. “Kalau sudah istri polisi, banyak orang mengira tidak berbuat apa-apa sehingga dengan latar belakang seorang akademisi, istri polisi juga warga masyarakat, saya ingin ilmu yang saya dapatkan di sekolah itu diberikan kepada masyarakat,” tuturnya.
Istri Kombes Pol Purwadi Wahyu Anggoro, SIK, MH, Kapolresta Yogyakarta saat ini pun mengatakan tidak hanya akan menangani kekerasan ibu dan anak dalam rumah tangga, tapi nantinya juga menangani hal bullying di media sosial atau utang piutang yang dialami kelompok rentan perempuan dan anak. “Saya akan memposisikan sebagai konsultan hukum dari setiap permasalahan yang akan dikonsultasi itu dengan yang utama pemahaman dulu terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara di bidang hukum,” katanya.
“Jadi kalau yang salah, jangan memaksakan diri untuk menjadi benar. Bagi yang benar, harus tahu atau melek hukum,” imbuhnya.
Sekali lagi, ia menegaskan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban di bidang hukum itu menjadi penting. Sebab, setelah masyarakat paham, masyarakat akan mengerti, tidak boleh melakukan itu dan boleh melakukan ini. “Bukan berarti kalau sudah mempercayakan kepada advokat, harus menang di pengadilan.
Tapi, posisinya seperti apa harus dipahami, tidak bisa memaksakan menang di pengadilan,” ujarnya.
“Setiap yang akan minta dibantu advokasi, akan dipelajari dulu, terus akan diberikan pemahaman terkait kedudukan masyarakat di mata hukum agar memahami hukum,” imbuhnya.
Dr Sri Purwadi saat ini mengampu sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ia pun meraih predikat sebagai lulusan terbaik S1 Fakultas Hukum UMS dengan predikat cumlaude dan lulus S3 dari Fakultas Hukum UMS dengan predikat cumlaude. (jat)

