JAKARTA, BERNAS.ID – Pasca peristiwa ketegangan antara Indonesia dengan China di Perairan Natuna, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto akan segera mencairkan anggaran belanja kapal untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla). Tambahan kekuatan kapal diharapkan dapat menyokong Bakamla dalam melaksanakan operasi di laut.
?Begini, kita mendorong supaya one command in the sea, satu komando di laut. Dalam hal ini, yang didorong coast guard.
Bakamla kan coast guard kita. karena itu Pak Prabowo memutuskan anggaran belanja kapal-kapal untuk Bakamla disegerakan,?
kata juru bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak di kantor Kementerian Pertahanan, Kamis (16/1/2020).
Dahnil kemudian menjelaskan perbedaan fungsi operasi Bakamla dan TNI Angkatan Laut (AL). bakamla difungsikan untuk menjaga hak berdaulat terkait sumber daya laut di Perairan Natuna. Sedangkan TNI AL difungsikan menjaga kedaulatan perairan Indonesia, dalam hal ini Kepulauan Natuna.
?Jadi untuk menertibkan permasalahan hak berdaulat ini, misalnya pencurian ikan itu bisa dilakukan Bakamla. Kalau ada pelanggaran hak berdaulat itu Bakamla, kedaulatan itu TNI AL,? ujarnya.
Langkah lain yang dilakukan Prabowo yaitu memastikan secara de facto bahwa Perairan Natuna masuk kedaulatan Indonesia.
Karena itu, Prabowo meminta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo, mengirim nelayan-nelayan untuk mencari ikan di Perairan Natuna.
?Pak Prabowo berkoordinasi dengan Menteri KKP supaya dipermudah izin-izin nelayan besar maupun izin nelayan kecil beroperasi di sekitar Natuna Utara. Karena apa? Karena aktivitas ekonomi yang tinggi di daerah itu akan membuat deklarasi bahwasanya de facto itu milik kita, hak berdaulat milik kita,? imbuh Dahnil.
Dahnil menyebut, Prabowo sangat berhati-hati dalam menghadapi konflik wilayah di Natuna ini.
Sebagai Menhan yang juga memiliki fungsi diplomasi pertahanan, Prabowo enggan mengambil langkah militer secara sembrono.
?Kalau pendekatan militer itu justru merusak diplomasi. Justru nanti kita yang disalahkan,? tuturnya.
?Oleh sebab itu, Pak Prabowo dalam hal ini berhati-hati sekali, karena terkait dengan diplomasi jangka panjang. Kira-kira seperti itu,? tambah Dahnil.
Dahnil mengungkapkan, Prabowo juga telah melakukan komunikasi dengan Menhan China.
Ketua Umum Gerindra tersebut meminta China menghormati teritorial Indonesia di Perairan Natuna demi menjaga hubungan diplomasi Indonesia-China.
?Beliau meminta ada penyelesaian yang baik. Saling klaim tidak baik. Tidak elok bagi hubungan diplomasi kedua negara ini.
Itu yang disampak Pak Prabowo ke Menhan China,? pungkasnya. (sbh)