JAKARTA, BERNAS.ID – Sampai saat ini Presiden Joko Widodo belum mengumumkan siapa saja yang akan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). Rumor beredar, Jokowi akan menempatkan para ketua umum parpol koalisi pendukungnya di Pilpres 2019 lalu.
Pada periode pertama Watimpers berjumlah 9 orang dengan berbagai latar belakang. Mereka yaitu Sidarto Danusubroto, politisi senior PDIP.
Selain itu mantan KSAD Subagyo HS, politisi PKPI Yusuf Kertanegara, tokoh NU Hasyim Muzadi, dan Suharso Monoarfa yang sekarang ini merupakan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP.
Ada juga Wakil Ketua Umum PKB Rusdi Kirana, Majelis Tinggi Partai Nasdem Jan Darmadi, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang juga tokoh Muhammadiyah Abdul Malik Fadjar, dan Sri Adiningsih yang mewakili kalangan profesional.
Wakil Ketua MPR RI yang juga politisi PPP Arsul Sani berpendapat soal siapa yang pantas menjadi Watimpres merupakan hak prerogatif seorang Presiden.
?Jadi ya kita serahkan kepada Pak Jokowi siapa yang akan dipilihnya untuk duduk sebagai Watimpres,? kata Arsul Sani.
Dijelaskannya, UU tidak melarang ketua umum atau pertinggi partai untuk menjadi Watimpres. Namun, siapa yang diangkat nanti harus mengundurkan diri dari posisinya di struktur partai dalam waktu 6 bulan sejak dirinya dilantik.
Sementara, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai kursi Watimpres layak diisi oleh ketua umum partai koalisi karena punya basis massa sampai daerah.
?Saya setuju Watimpres diisi ketua umum parpol koalisi seperti Ibu Megawati Soekarnoputri (PDIP), Surya Paloh (Nasdem), Oesman Sapta Odang (Hanura), Diaz Hendropriyono (PKPI), Grace Natalie (PSI), dan lainnya,? tuturnya. (sbh)