JOGJA, BERNAS.ID- Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Politik UMY menyelenggarakan seminar nasional Pengabdian Masyarakat 2 dengan 280 peserta dari seluruh Indonesia. Dalam seminar nasional ini akan dibacakan 224 makalah terkait pengabdian dosen/akademisi perihal model pemberdayaan masyarakat.
Tema yang diangkat “Sinergi dan Strategi Akademisi, Bussines, dan Pemerintah dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat yang Berkemajuan di Era Industri 4.0” dengan subtema ekonomi kreatif, kesehatan, penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup, Bumdes, UMKM dan pemberdayaan ekonomi desa, pemberdayaan perempuan, dan lain sebagainya.
Dr Agung Danarto, Pengurus Harian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengatakan seminar nasional ini dalam rangka agar ilmu yang dimiliki akademisi bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. “Kemajuan suatu bangsa manakala pemimpin dan pengusaha yang memiliki ilmu bisa mengembangkan masyarakat, dimanfaatkan semakin mungkin untuk kemajuan suatu bangsa,” katanya ketika memberikan sambutan, Selasa 27 Agustus 2019 di salah satu hotel yang terletak di Yogyakarta.
“Untuk itu diperlukan sinergi para akademisi dalam bentuk pengabdian masyarakat,” imbuhnya.
Sedangkan, Conrad Hendrarto, Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia mengatakan masih ada 122 daerah tertinggal di Indonesia sehingga peran perguruan tinggi sangat penting dengan pengabdian masyarakatnya. “Untuk itu, Tri Dharma dari Perguruan Tinggi (PT) harus bisa memberikan manfaat ke masyarakat dengan membangun desa,” ucapnya.
“Di kementerian desa, kami memiliki Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides). Sekitar 100 PT tergabung dalam forum komunikasi Pertides untuk berkontribusi dalam pembangunan desa misal memberikan saran terkait pengggunaan dana desa,” imbuhnya.
Conrad pun optimis bahwa kegiatan Pertides dapat mengubah status desa tertinggal menjadi desa berkembang dan mandiri, sebab desa sudah menjadi subjek pembangunan parsipatoris, bukan objek pembangunan. “Pembangunan desa harus dimulai dari masyarakatnya sendiri,” tuturnya. (jat)
Artikel ini ditinjau ulang oleh redaksi bernas.id pada 11 Oktober 2026.
Gagasan bahwa ilmu dari akademisi harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, terutama desa, tetap relevan untuk direnungkan kapan saja. Perguruan tinggi tidak cukup menjadi menara gading; pengetahuan perlu turun ke lapangan dan menjawab persoalan warga. Bagi pembaca hari ini, topik ini mengingatkan bahwa kolaborasi akademisi dan desa adalah kunci pembangunan yang berkelanjutan.

