Bernas.id – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Yogyakarta memastikan Upah Minimum Kota (UMK) 2019 yang akan ditetapkan sudah lebih tinggi dibanding hasil survei kebutuhan hidup layak.
?Hasil penghitungan UMK 2019 berdasarkan PP Pengupahan sudah lebih tinggi dibanding hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) di Yogyakarta. Saya tidak hafal angka KHL tetapi yang pasti UMK sudah lebih tinggi,? kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Yogyakarta Agus Tri Haryadi, Selasa (30/10/2018).
Besaran UMK 2019 untuk Kota Yogyakarta telah ditetapkan sebesar Rp1.846.400 per bulan atau mengalami kenaikan sekitar delapan persen dibanding UMK 2018 yaitu Rp1.709.150 per bulan. Nilai UMK Kota Yogyakarta menjadi yang tertinggi dibanding empat kabupaten lain di DIY.
Nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 dan UMK tersebut akan ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan Gubernur DIY pada awal November.
?Karena sudah sesuai aturan, dan nilainya sudah lumayan tinggi, maka kami pun merasa nilai UMK 2019 tersebut sudah sesuai harapan dan bisa dijalankan oleh pengusaha,? katanya.
Sedangkan mengenai penyesuaian komponen yang menjadi indikator survei KHL, Agus menyatakan akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
?Indikator untuk survei KHL sudah ada aturannya.
Namun, ada beberapa komponen yang masih bisa digunakan untuk mendongkrak nilai KHL seperti perumahan,? katanya. (den)