Bernas.id- Dua buah nomor kontak yang menjadi anggota sebuah grup WA PP-ABAT Berkah Yk (grup ekonomi bisnis) dilaporkan ke polisi karena diduga postingannya mengandung pencemaran nama baik, penghinaan, dan ujaran kebencian terkait UU ITE terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Postingan itu memuat copy paste tulisan dari media Suara News edisi Jumat 3 April 2015 dengan berita “Australia Ungkap Jokowi Palsukan Jati Diri Orang Tuanya,” lalu di bawah copy paste media itu diberikan kalimat tulisan: Wooow… keturunan Jokowi yo PKI toh jebule.” Lalu, memosting lagi gambar Jokowi sedang bersikap hormat pada lambang palu arit.
Nomor kontak yang dilaporkan ke polisi oleh Suratjiman (Pelapor) bernama T-Teteh dan nomor kontak bernama Ira yang berkomentar hal senada yang juga ada di grup WA PP-ABAT Berkah YK.
Iswadi, SH, Tim Kuasa Hukum dari DPD PDIP Perjuangan DIY yang mendampingi Suratjiman menceritakan kronologinya. “Jadi awalnya itu, saudara pelapor ini masuk grup (WA-red) yang di situ, grupnya fokus pada ekonomi bisnis. Dari situ (nama-red) grup itu muncul dan berganti-ganti, tetapi visi misinya tetap pada hubungan bisnis. Setelah beberapa waktu, sekitar September 2018 muncullah postingan yang diduga pelapor itu melanggar undang-undang terkait dengan ITE,” katanya kepada Bernas.id di depan kantor SPKT Polda DIY, Kamis 18 Oktober 2018.
“Di samping itu, pelapor itu juga memiliki saksi, tetapi saksinya itu masih belum datang.
Saksi ini juga di dalam grup tersebut,” imbuhnya.
Menurut Iswadi, postingan dan komentar di dalam grup WA itu mengandung pencemaran nama baik, penghinaan, dan ujaran kebencian terkait pasal 27 dan 28 UU ITE.
“Harapannya dengan pelaporan, sederhana bahwa ini jangan sampai menyebar kepada orang-orang lain yang tidak paham dengan siapa Pak Jokowi. Jangan sampai orang yang tidak tahu itu, dengan postingan itu menjadi yakin. Artinya, kebohongan itu jangan sampai disebarkan dan menjadi kebenaran,” tambahnya.
Iswadi menjelaskan bahwa Suratjiman merupakan relawan Jokowi sekaligus kader PDI Perjuangan. “Artinya, kami sebagai badan bantuan hukum DPD PDIP Perjuangan merespon apa yang menjadi aduan dari kader atau relawan Jokowi,” katanya.
Sementara itu, terkait pelaporan ujaran kebencian di grup WA kepada Presiden Jokowi, Kabid Humas Polda DIY, AKBP Yulianto yang ditemui di Grha Vidi Sarina menegaskan ujaran kebencian di media sosial itu dilarang karena bisa mengandung tindak pidana.
“Ujaran kebencian di media sosial, siapapun itu ya tidak boleh.
Kalau ada laporan, kita akan melakukan pemeriksaan- pemeriksaan dan kita akan proses kalau memang memenuhi unsur tindak pidana. Nanti kita lakukan tindak penyidikan,” katanya tegas kepada Bernas.id.
“Nanti akan dipelajari sama penyidik, apakah itu memenuhi unsur pidana atau tidak kan perlu pendalaman,” pungkasnya. (jat)