Bernas.id – Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diharapkan dengan lahirnya PP 43 tahun 2018 tersebut, masyarakat yang memberikan informasi dana laporan kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta. Meski demikian, Jogja Police Watch (JPW) mendesak Presiden untuk mencabut PP tersebut.
Baharuddin Kamba selaku Koordinator Pengurus Harian (KPH) JCW menyampaikan, pihaknya menilai adannya beberapa kerawanan dalam PP 43/2018, di antaranya penyalahgunaan kewenangan (Abuse of Power) dalam hal jika masyarakat melaporkan adanya dugaan korupsi terhadap keterlibatan oknum penegak hukum dan/atau institusi penegak hukum.
Menurutnya, Bahwa PP 43/2018 ini rawan terjadinya intimidasi dan laporan balik pencemaran nama baik dalam hal ini identitas pelapor rawan sekali diketahui pelapor karena dalam PP 43/2018 mengatur kewajiban bagi pelapor untuk mencantumkan fotokopi identitas diri pelapor dan PP 43/2018 tidak mengatur secara detail perlindungan hukum seperti apa yang diberikan terhadap pelapor.
“PP 43/2018 ini juga rawan terjadinya pemerasan karena dapat dijadikan ?ATM Berjalan? oleh oknum yang memanfaatkan peluang untuk melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi. Padahal, bisa jadi nilai korupsi yang dilaporkan jauh lebih kecil nilanya,” ujarnya, Minggu (14/10/2018).
Dengan berbagai macam alasan kerawanan yang akan timbul atas terbitnya PP 43/2018 ini, maka Jogja Corruption Watch (JCW) mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencabut PP 43/2018 tersebut.(den)

