Bernas.id ? Seminar Pra Kongres Boemiputra Nusantara Bagian Barat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi Indonesia digelar Yogyakarta. Seminar yang bertajuk ?Boemiputra Pendiri NKRI, Boemiputra Pemilik NKRI, dan Boemiputra Penguasa NKRI” ini diinisiatori Dr MS Kaban, Msi, mantan Menteri Kehutanan era Presiden SBY dan Dr M Dahrin La Ode, Msi, Direktur Eksekutif Center Institute of Strategi Studies, Hotel Santika, Senin 23 April 2018.
Dalam pengantarnya, Dr M Dahrin La Ode, MSi menyebut seminar Pra Kongres Boemiputra ini dilatarbelakangi kesalahan pengelolaan bangsa, mulai tanggal 21 Mei 1998 sampai detik ini. ?Indikator yang pertama, Inpres No 26 tahun 1998 tentang pelarangan penyebutan pribumi dan nonpribumi.
Ini suatu kekeliruan besar, di semua negara di dunia, pribumi itu adalah penguasa. Ini harus dikoreksi,? terangnya.
Lanjut Dr M Dahrin Laode, dengan pencoretan kata asli di dalam UUD 1945 pasal 6 menjadi indikator pencabutan kedaulatan dan pembagian kedaulatan secara cuma-cuma kepada warga negara Indonesia keturunan imigran, khusunya non-pribumi.
Yang terakhir, sebut Dr M Dahrin Laode, pemaksaan penggunaan kata Tiongkok untuk etnis China harus dikoreksi. ?Kenapa kita dipaksa untuk menggunakan kata itu. Di PBB itu ditulis China bukan Tiongkok.
Dari persoalan itu, kita menawarkan resolusi konfliknya adalah kembali kepada hak-hak dasar kita yang de facto, yaitu Trilogi Pribumisme.
Menurut George Jellineck mengatakan bahwa pribumi pendiri negara, pribumi pemilik negara, pribumi penguasa negara.
Jadi, aplikasi teori ini dalam kasus Negara Kesatuan Republik Indonesia, pribumi pendiri NKRI, pribumi pemilik NKRI, pribumi penguasa NKRI,? terangnya.
Sementara itu, Prof Dr Kaelan MS dalam mengawali materi diskusinya ia merasa sangat prihatin sampai hari ini jika melihat kondisi Indonesia, terutama berkaitan dengan kita sebagai cikal bakal bangsa dan negara.
?Di sebelah barat desa saya, rumah besar dibeli oleh seorang yang jelas bukan famili.
Saya agak heran dengan pembantu yang sangat banyak, ternyata tenaga kerjanya itu saudara-sudara saya.
Lalu, saya berpikir kita ini sebagai keluarga yang diwarisi rumah, tanah, sawah, kekayaan alam: emas tambang emas bauksit batubara nikel, kekayaan alam pertanian, kok kita menjadi pembantu,?
ucapnya.
Bahkan, lanjut Prof Kaelan, di Arab Saudi, ia merasa, bahkan orang Arab sendiri, memiliki kesan tentang Indonesia yang berbeda waktu zaman Soekarno dan Soeharto, yaitu kesannya bangsa pembantu. ?Ini memprihatinkan, bahkan setiap hari ini dibenarkan oleh sebuah sinteron Dunia Terbailk, seakan-akan manusia menjadi ekpor. Itu yang kita lihat saat ini,? ujarnya.
Diharapkan Prof Kaelan, melalui forum ini, kita sedapat mungkin mampu mengubah kebijakan, jangan sampai negara Indonesia menjadi negara seperti Singapura. ?Kenapa saya andaikan Singapura, meskipun negara besar dan dikenal berpengaruh , tapi stratifikasi sosialnya yang berkuasa, satu semua elit China, yang kedua orang Melayu dan beberapa orang Indonesia paling sebagai pengantar surat atau OB.
Baru tenaga-tenaga yang lain, kuli-kuli bangunan dan sebagainya dari India. Kalau Indonesia ini kita biarkan, bisa menjadi stratifikasi sosial yang seperti itu.
Ini menjadi suatu hal yang menjadi bahan pertimbangan kita,? urainya.
Disampaikan kegelisahan Prof Kaelan, di dunia ini tidak ada bangsa yang di luar negeri disebut sebagai babu, di dalam negeri, juga disebut sebagai babu. ?Ini merupakan suatu hal yang harus kita cermati,? katanya. (Jat)