JAKARTA, Bernas.id – Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, biro travel umrah dan haji di Indonesia dilarang untuk membisniskan uang jemaah karena berisiko tinggi merugikan masyarakat.
?Jadi uang jamaah itu tidak boleh dibisniskan oleh biro travel,? kata Lukman.
Dirinya mengatakan, bahwa Kemenag sudah sejak lama bekerja sama dengan Polri untuk menangani kasus-kasus yang diduga berpotensi terkena tindak pidana terkait dugaan penipuan dan penelantaran jemaah umrah dan haji yang menyebabkan kerugian jemaah.
Untuk mengantispasi hal-hal yang merugikan jemaah umrah dan haji, Kemenag juga melakukan pengetatan regulasi. Proses revisi sejumlah regulasi tersebut sudah hampir final. Salah satu yang diatur itu terkait masa pemberangkatan jemaah.
Lukman mencontohkan, minimal tiga bulan sejak pelunasan biaya umrah, jamaah harus diberangkatkan. Ke depan, tidak boleh lagi ada jamaah umrah yang baru bisa berangkat setelah satu atau dua tahun mendaftar.
?Ini supaya uang yang menjadi setoran awal calon jemaah tidak diputar dengan kegiatan yang tidak ada urusan dengan umrah,? tutur Lukman.
Dirinya pun berpesan kepada calon jamaah umrah, untuk lebih bijak dalam memilih travel dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) serta tidak mudah terjebak oleh iming-iming yang belum tentu kebenarannya, terutama harga miring dari paket perjalanan yang cenderung tidak masuk akal.