JAKARTA, Bernas.id – Pemerintah memastikan, setiap taksi online akan dikenakan pajak sebagai bentuk kesetaraan dengan taksi konvensional yang lebih dahulu dikenai pajak.
Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, keputusan itu sudah dikomunikasikan dengan pihak Kementerian Keuangan demi pembahasan pajak taksi.
“Gimana online harus berkontribusi di pajak, sampai sekarang ini kami lagi bicara dengan Kementerian Keuangan untuk membuat format yang tepat,” ujar Budi di Jakarta.
Langkah pembahasan tersebut masih bergulir untuk memastikan kesetaraan pajak antara taksi online dan konvensional tanpa menghambat pola bisnis transportasi baru ini.
Atas kondisi inilah, Budi meminta untuk pengusaha yang berkecimpung dalam bisnis transportasi online ini mau memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak ketika pajak taksi online ditetapkan.
“Saya himbau kepada pengusaha itu untuk cinta Indonesia. Niatnya itu berusaha dengan baik tapi memikirkan bagaimana kewajiban pajak pada pengusaha itu juga dijalankan, karena pengusaha wajib membayar pajak, kalo tidak ada pajak bagaimana jalan-jalan ini dibangun,” tutur Budi.
Selain dengan Kemenkeu, dalam regulasi taksi online, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkoninfo). Pasalnya selain berkaitan dengan transportasi, bisnis ini juga berkaitan dengan teknologi.