JAKARTA, Bernas.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria mengatakan, pemerintah harus lebih teliti, hati-hati, dan cermat dalam mengambil kebijakan, apalagi soal pejabat. Hal ini terkait penunjukan dua perwira tinggi Polri, Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan dan Inspektur Jenderal Polisi Martuani Sormin sebagai Pelaksana tugas (Plt) gubernur di provinsi yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.
“Kalau kekurangan orang, ya kenapa harus dari polisi. Nanti orang tanya kenapa enggak dari militer.
Apa kekurangan? Masih ada PNS. Menurut saya masih banyak,” ujar Ketua DPP Partai Gerindra, Di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (26/1/2018).
Sebab, lanjut dia, selama ini Plt kepala daerah dijabat oleh aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS), ia mencontohkan masih ada 34 gubernur.
Kemudian, banyak pejabat eselon I di setiap pemerintahan daerah.
“Di kementerian banyak eselon satu yang diberdayakan. Setneg, Setkab, ada deputi, dan lain-lain. Jadi seyogianya bisa mengambil PNS bukan TNI Polri, dari kementerian lembaga lainnya.
Itu lebih baik. Supaya tidak menimbulkan prasangka-prasangka,” pungkasnya.