JAKARTA, Bernas.id – Wacana Kementerian Keuangan untuk menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) Usaha Kecil Menengah (UKM), disambut positif Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Sebelumnya PPh dipatok satu persen menjadi 0,5 persen, yang artinya mendapat potongan hingga 50 persen, dengan penurunan ini, tentunya akan memacu daya produksi para UKM.
“Itu bagus sekali, pajak diturunkan untuk UKM akan memacu pertumbuhan UKM lebih banyak lagi,” kata Dirjen Industri Kecil Menengah (IKM) Kemenperin, Gati Wibawaningsih di Jakarta.
Selain menurunkan PPh UKM, Kemenkeu juga berencana menurunkan ambang batas dari status Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Dalam PP Nomor 46 Tahun 2013, pemerintah menetapkan ambang batasan omzet pengusaha kecil yang wajib menjadi PKP yaitu Rp4,8 miliar setahun.
“Kalau ambang batas omzetnya diturunkan, meskipun ada diskon, ya jadinya sama saja,” ujar Gati.
Menurut Gati, UKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar masih belum memiliki manajemen keuangan dan pembukuan yang baik, karena fokus untuk mengembangkan usahanya.
Ketika mereka dikukuhkan menjadi PKP, lanjut Gati, mereka akan menemui kesulitan untuk mengaturnya.
“Menjadi PKP itu kan tidak mudah, mereka harus urusi faktur pajak, lapor SPT, pendataan harus benar. Kalau salah-salah, mereka malah bisa kena sanksi dan harus bayar pajak lebih besar,” tambah Gati.