Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Program Rumah DP 0 Persen, Konsep Cerdas yang Tak Terencana?

Oleh: Redaksi Bernas•22 Januari 2018
Program Rumah DP 0 Persen, Konsep Cerdas yang Tak Terencana?
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Bernas id Janji di masa kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017 mulai direalisasikan satu per satu oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno..."

🗓️ Dipublikasikan pada 22 Januari 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita finansial terbaru →

Bernas.id – Janji di masa kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017 mulai direalisasikan satu per satu oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno. Yang terbaru adalah program hunian dengan down payment (DP) 0 rupiah.

Proses peletakan baru pertama telah dilaksanakan pada Kamis 18 Januari lalu dengan lahan seluas 1,4 hektar berlokasi di kawasan Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Ada dua tower yang akan dibangun sebagai hunian vertikal, jumlah yang disediakan mencapai 703 unit dengan dua tipe.

Tipe 36 sejumlah 513 unit dengan harga 320 juta rupiah dan tipe 21 sebanyak 190 unit seharga 185 juta rupiah.

Syarat utama bisa memiliki rumah ini yaitu pemegang KTP DKI Jakarta. Warga dapat mendaftar mulai April 2018. Direncanakan proses pembangunan selama 1,5 tahun dan PT.

Pembangunan Sarana Jaya sebagai pelaksananya.

Akan dibentuk Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang menangani proses jual beli.
Untuk sistem pembayaran menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Untuk meringankan pembayaran angsuran atau cicilan, uang mukanya disubsidi melalui Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Sejumlah orang pesimis bahkan memberi kritikan pedas dengan program ini, mereka menilai tidak akan sukses berjalan.

BLUD yang bakal mengurusi segala macam terkait proyek ini belum terbentuk sementara pembangunan sudah dimulai apalagi cicilan rumah dengan DP 0 persen ini hanya disanggupi oleh masyarakat DKI Jakarta dengan penghasilan 7 juta rupiah, ada maksimal cicilan sebesar 30% dari penghasilan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI).

Aturan ini akan mempersulit masyarakat yang berpenghasilan minim atau rendah.

Pengamat properti Panangian Simanungkalit mengomentari bahwa sejumlah persoalan yang dikritik banyak orang soal program DP 0 Rupiah hanya masalah teknis yang dapat dilakukan sambil berjalan. “Itu soal teknis yang bisa dikerjakan sambil berjalan, justru yang kita harus lihat keberanian politiknya sudah ada tinggal disinkronkan dengan program satu juta rumah Presiden Joko Widodo,” kata Panangian saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (19/1). Selain itu, harapannya agar bunga KPR yang diterapkan pemerintah pusat yakni 5 persen dan tenornya lebih baik jika sampai 20-25 tahun.

Kebutuhan akan rumah di DKI Jakarta tergolong sangat tinggi.

Menurut data, kekurangan rumah di Jakarta mencapai 300 ribu unit.

Program ini sangat bagus apalagi bila jadi program permanen yang dapat berlanjut ke pemerintahan selanjutnya, dapat beriringan dengan program Presiden.

Konsep ini telah diterapkan di Singapura dan berhasil.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram