JAKARTA, Bernas.id – Pembahasan peraturan daerah (Perda), mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diharapkan segera dilakukan pemerintah daerah.
Hal ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo di Jakarta, Sabtu (20/1).
?Kami meminta agar daerah mempercepat pembahasan mengenai aturan APBD, sehingga pencairan dana desa tahap satu bisa dilakukan pada Januari ini,? ujar Eko.
Tercatat, hingga saat ini ada sekitar 80 kabupaten yang belum selesai membahas peraturan daerah mengenai APBD tersebut, dan pihak Kemendes PDTT ingin semua bisa terselesaikan.
?Kami lagi koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk mendesak pemerintah daerah agar segera menyelesaikan Perda dan juga Perbub-nya, sehingga dana desa dari pusat bisa cair ke kabupaten dan berikutnya bisa cair ke desa,? tutur Eko.
Langkah percepatan pencairan dana desa tersebut sengaja dilakukan pemerintah, agar dapat memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan di kawasan perdesaaan.
Eko menjelaskan, langkah mempermudah pencairan dana desa merupakan komitmen pemerintah agar warga desa benar-benar mendapatkan manfaat dari dana desa.
Nantinya format laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang harus diserahkan pemerintah desa dibuat lebih sederhana.
Dana desa dalam tiga tahun terakhir telah terbukti banyak membantu ketersediaan infrastruktur. Di antaranya mulai dari jalan, jembatan, hingga ketersediaan sarana pendidikan anak usia dini (PAUD) dan posyandu.