Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Seakan-Akan Apa Yang Dilakukan Peradi Tak Berarti Di Mata KPK

Oleh: Redaksi Bernas•13 Januari 2018
Seakan-Akan Apa Yang Dilakukan Peradi Tak Berarti Di Mata KPK
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi menyesalkan, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dalam penanganan Fredrich Yunadi...."

🗓️ Dipublikasikan pada 13 Januari 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, Bernas.id – Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi menyesalkan, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK,  dalam penanganan Fredrich Yunadi. Pasalnya, mantan kuasa hukum Setya Novanto itu tercatat sebagai anggota Peradi. 

“Hingga sekarang tidak ada sehelai surat pun dari KPK,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPN Peradi, Rivai Kusumanegara di kantor ICW, Jakarta, Minggu (14/1/2018).

Lanjutnya, Peradi mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Terbukti saat diundang pansus hak angket DPR, Peradi memutuskan tidak hadir.

Begitu juga ketika Fredrich Yunadi menjadi polemik di publik,  Peradi kata Rivai secara intensif melakukan pendekatan dan pembinaan. 

Tidak adanya koordinasi KPK terhadap Peradi menjadi catatan bagi jajaran pengurus DPN Peradi. Seolah-olah apa yang sudah dilakukan Peradi tidak berarti di mata KPK dan keberadaan Peradi diabaikan begitu saja.

“Perlakuan menjadi berbeda ketika mantan pimpinan KPK Pak Bambang Widjoyanto menghadapi penyidikan di Polri. Saat itu justru KPK berkoordinasi dengan Peradi dengan mendasarkan Pasal 16 UU Advokat terkait imunitas,” tegasnya. 

Ia berharap KPK memberikan kesempatan bagi Peradi melakukan tugasnya sebagaimana KPK juga membentuk komisi etik saat pimpinannya disidik Polri.

Bahkan saat itu penyidikannya menjadi terhenti.

” Bagi pemeriksaan etik advokat, justru tidak menghentikan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat 6 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat,” tutupnya. 

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram