JAKARTA, Bernas.id – Soal pembiayaan rumah berbasis Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah menilai bank penyalur kredit pinjaman belum paham soal detail pembiayaan perumahan bersubsidi tersebut.
Hal ini tercermin dari data penyerapan FLPP yang masih jauh dari target tahun ini sebesar 40.000 unit dengan anggaran Rp3,1 triliun.
Lana Winayanti, selaku Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), menuturkan, saat ini pemerintah mencatat realisasi penyerapan FLPP baru 20.227 unit dengan besaran dana Rp2,3 triliun.
?Tahun ini BTN memutuskan tidak ikut menyalurkan FLPP jadi kami dorong perbankan lain untuk mengambil porsi. Namun, kami juga menyadari akan sulit mengejar seluruh target pada tahun ini mengingat pencairan dana FLPP baru keluar pada akhir Oktober lalu,? terang Lana, Selasa (19/12/2017).
Adapun keputusan Bank BTN untuk tidak mengambil porsi FLPP tahun ini mengakibatkan pemotongan anggaran yang sangat tinggi yakni dari Rp9,7 triliun menjadi Rp3,1 triliun saja. Hal ini dikarenakan Bank BTN lebih memilih fokus menyalurkan skema Subsidi Selisih Bunga atau SSB yang tahun ini ditargetkan mencapai 239.000 unit.
Kendati demikian, Lana menyebut tahun depan porsi FLPP akan ditambah menjadi 42.000 unit dengan anggaran sekitar Rp4 triliun, SSB Rp2,6 trilun untuk 225.000 unit, dan SBUM Rp1,3 triliun untuk 334.500 unit.
Selain itu, tahun depan pemerintah juga akan menerapkan program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan atau BP2BT dengan anggaran US$215 juta akan berjalan dalam tiga tahun ke depan.
Pada tahun pertama, 2018 nanti pemerintah menargetkan akan menyalurkan untuk 25.000 unit.
?Saat ini kami masih terus menggandeng banyak perbankan baik sekelas daerah maupun nasional untuk terlibat aktif menyalurkan dana subsidi perumahan pada tahun depan.
Pemerintah juga akan memulai kajian berbagai skema subsidi ini mengingat 2019 program Tapera (tabungan perumahan rakyat) akan berjalan,? imbuhnya.
Lebih lanjut Lana menuturkan, adanya Tapera dipastikan akan memangkas sejumlah skema subsidi yang saat ini digulirkan.
Namun, pengalihan subsidi tersebut dipastikan akan tetap menjangkau masyarakat dalam hal kepemilikan hunian.
Dirinya mencontohkan dana peralihan subsidi bisa saja dialihkan bagi yang berpenghasilan di bawah upah minimal.