JAKARTA, Bernas.id ? Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengeluarkan dua kebijakan baru demi mengatasi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) untuk membayar tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang dirilis pekan lalu.
Kebijakan Kemenkeu adalah pemangkasan pajak rokok dan Dana Bagi Hasil (DBH) cukai hasil tembakau atau cukai rokok yang dialokasikan ke daerah. Hasil pemangkasan dialokasikan ke program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Nantinya, kebijakan akan tertuang dalam peraturan menteri keuangan (PMK).
Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemkeu Boediarso Teguh Widodo mengatakan, pemerintah akan memotong 27 persen dari 50 persen penerimaan pajak rokok yang di dapatkan daerah. Sedangkan pemangkasan DBH cukai rokok sebesar 50 persen dari alokasi setiap daerah.
“Kami akan eksekusi di tahun 2018,” ungkap Boediarso, Selasa (12/12/17).
Penerimaan pajak rokok tahun ini diperkirakan mencapai Rp 13 triliun. Dihitung-hitung, besaran pajak rokok yang akan dipotong menggunakan rumus tersebut mencapai Rp 4,9 triliun.
Adapun penerimaan DBH total DBH cukai rokok diperkirakan mencapai Rp 2 triliun. Sedangkan, Rp 1 triliun diantaranya yang akan digunakan untuk mendukung program JKN via supply side.
“Selain itu, bisa juga untuk pembayaran iuran masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) perusahaan tembakau yang gulung tikar dan masyarakat yang belum tertutup yang kemudian ditanggung Pemda,” papar Boediarso.
Meski demikian, nominal DBH cukai rokok untuk penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan alat kesehatan, dan pembayaran iuran PBJS Kesehatan tergantung pada prioritas daerah. Utamanya, ketentuan tersebut akan diatur di PMK yang rencananya terbit bulan ini, sehingga bisa diimplementasikan mulai tahun depan.