JAKARTA, Bernas.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menilai hingga saat ini selalu saja ada penyalahgunaan anggaran daerah untuk kepentingan politik kepala daerah.
Tjahjo menjelaskan bahwa situasi tersebut terjadi pada para kepala daerah yang hendak maju lagi ke gelanggang pemilihan, dimana model penyalahgunaan anggaran, biasanya lewat dana hibah atau bansos.
Atas situasi inilah, Tjahjo memastikan menjelang Pilkada akan ada trend peningkatan jumlah dana hibah dan bansos.
?Kayak dulu pelanggaran Bansos yang tahun sebelumnya hanya 1 juta, ini menjelang Pilkada bisa jadi 100 juta lho,? kata Tjahjo di Jakarta.
Kondisi ini pernah terjadi pada kasus di Jambi, yang menyeret para kepala daerah, ujungnya untuk kepentingan politik, terutama Pilkada.
?Kasus Jambi yang kemarin juga ujung-ujungnya untuk kepentingan Pilkada,? tutur Tjahjo.
Tjahjo pun mengaku kecewa dengan peristiwa yang terjadi di Jambi, karena seminggu sebelum terjadinya operasi tangkap tangan itu, salah seorang pimpinan KPK yakni Laode Muhammad Syarif, datang ke Jambi. Bahkan bertemu dengan jajaran DPRD di provinsi tersebut. Tapi, justru terjadi juga operasi tangkap tangan (OTT) di Jambi.
?Padahal seminggu sebelumnya Pak Laode datang kesana.
Ketemu DPRD, ketemu semua,? tutup Tjahjo.