Bernas.id ? Salah satu organisasi politik besar di Palestina, Hamas telah menyerukan gerakan intifada atau pemberontakan untuk melawan Israel, yang dimulai pada Jumat 8 Desember 2017. Seruan intifada itu menyusul klaim Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Berbicara di Gaza pada Kamis 7 Desember 2017, pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh mengatakan, “Kami harus menyerukan dan bersiap melakukan intifada untuk melawan musuh zionis”.
Demikian seperti dikutip dari Deutsche Welle, Sabtu (9/12/2017).
Menurut Haniyeh, pihaknya ingin pemberontakan berlangsung terus menerus dan membuat Donald Trump serta kelompok yang melakukan pendudukan menyesali keputusan mereka.
Dalam akun Twitter mereka, Hamas, yang mengutip perkataan Haniyeh, juga menulis bahwa keputusan AS tersebut adalah deklarasi perang terhadap Palestina.
Seruan intifada Hamas, yang merespons keputusan AS atas Yerusalem, telah meningkatkan kekhawatiran mengenai kekerasan serta instabilitas di kawasan.
Kini, sehari usai Hamas menyerukan intifada, media asing melaporkan adanya gerakan demonstrasi di sejumlah titik di Palestina, seperti di Tepi Barat dan Gaza. Menanggapi aksi protes itu, Israel mengerahkan pasukan keamanan.
Bentrok terjadi antara massa aksi dengan aparat keamanan Israel di Bethlehem. Aparat dilaporkan menembakkan meriam air dan gas air mata ke kerumunan massa aksi.
Akibatnya, sekitar 15 demonstran dilaporkan terluka, kata Organisasi Bulan Sabit Merah Palestina.
Baca juga Tangkis Serangan Hamas dan Hizbullah, Israel Operasikan ?Ketapel Daud?
Rencana PM Israel Benjamin Netanyahu untuk merespons gerakan aksi protes dengan mengerahkan lebih banyak pasukan di kawasan, juga semakin memperburuk tensi tinggi di kawasan.
Tak hanya itu, rencana politik Netanyahu untuk meningkatkan koordinasi dengan Washington, khususnya terkait pemindahan lokasi Kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem semakin memperkeruh situasi.
“Kami juga telah menjalin kontak dengan negara lain agar mereka melakukan pengakuan serupa. Dan saya yakin, selepas AS memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem, maka akan banyak kedutaan negara lain yang melakukan langkah serupa,” kata Netanyahu.
Apabila Hamas menyerukan intifada, satu organisasi politik lain di Palestina, Fatah, mengimbau agar gerakan aksi protes warga Palestina harus dilakukan secara damai tanpa kekerasan.
Fatah, yang saat ini menjadi organ dominan dalam pemerintah Palestina yang secara de jure diakui, juga mendorong agar penyelesaian atas krisis Yerusalem diselesaikan lewat jalan diplomatik.
“Segala aksi protes harus dilakukan secara damai tanpa menggunakan senjata, yang akan mengarah pada kepentingan nasional Palestina,” kata Juru Bicara Fatah, Nasser Al Kidwa.
Beberapa ahli percaya bahwa Hamas dan Fatah, yang merupakan faksi terbesar Organisasi Pembebasan Palestina, sekarang mungkin dipaksa melakukan eskalasi kekerasan secara sporadis.