JAKARTA, Bernas.id – Mabes Polri memastikan tidak dapat melakukan pergeseran kekuatan atau Bawah Kendali Operasi (BKO).
Kepala Badan Intelijen Polri (Kabaintelkam) Mabes Polri, Komjen Pol Lutfi Lubihanto menyampaikan maaf kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait pengamanan Pemilihan Kepala Daerah 2018, untuk dilakukan pergeseran dalam bantuan kekuatan pengamanan.
“Menurut pak Kapolri sangat sangat tidak mungkin, karena masing-masing petugas pengamanan itu berkonsentrasi pada wilayahnya sendiri,” ujar Lutfi, di Jakarta, Selasa (28/11/2017).
Jenderal bintang tiga Polri itu memberikan alasan ada sebanyak 171 Provinsi termasuk Kabupaten/Kota secara serentak menggelar Pilkada langsung sehingga sulit untuk melakukan pergeseran pasukan untuk bantuan.
Untuk meredam potensi konflik sambungnya, aparat perlu memahami karakterisktik Pilkada itu sendiri, pasalnya momen itu berdekatan dengan Pemilihan Presiden 2019. Sehingga diharapkan persoalan ataupun sengketa dapat diselesaikan tuntas sebelum Pilpres.
“Harus diupayakan secara maksimal untuk bisa diselesaikan secara tuntas pada tahun 2018” kata Lutfi.