JAKARTA, Bernas.id – Setelah mealkukan evaluasi secara tertata, pihak Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mendapatkan proses belanja pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ada yang tidak efektif dan efisien.
Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, terdata bahwa pemerintah daerah di seluruh Indonesia memiliki terlalu banyak program yang mencapai lebih dari 19.500 program.
“Terdapat 150 hingga 600 program pada satu daerah,” kata Boediarso di Jakarta.
Boediarso menilai banyaknya program tersebut mengakibatkan penyaluran anggaran tidak fokus pada prioritas daerah.
“Dampak lainnya adalah kesulitan harmonisasi belanja APBD dengan belanja kementerian dan lembaga,” ucapnya.
Boediarso menuturkan masih banyak kementerian dan lembaga yang mendanai program yang menjadi kewenangan daerah, seperti duplikasi anggaran terlihat dari belanja untuk pendidikan, rehabilitasi, dan penambahan ruang kelas.
?Sebanyak Rp 3,1 triliun anggaran untuk hal itu, dan kini masih dipegang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal fungsi tersebut sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, disisi lain banyak program kementerian pusat dan daerah yang berbeda, tapi memiliki substansi kegiatan yang sama, artinya, ada duplikasi dalam penganggaran,” ujarnya.
Dia mengatakan fungsi anggaran yang paling banyak berpotensi terduplikasi adalah fungsi kesehatan, perlindungan sosial, lingkungan hidup, ekonomi, pendidikan, serta perumahan dan fasilitas umum.
Temuan Kemenkeu lainnya adalah belanja modal yang masih sangat bergantung pada dana alokasi khusus. Total belanja daerah 2017 mencapai Rp 1.098 triliun.
Sebanyak 20 persen dari total anggaran digunakan untuk belanja modal.